Kalah Gugatan ke Kubu KLB Deli Serdang, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Demokrat

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak menerima gugatan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Kongres Luar Biasa ( KLB) di Deli Serdang , Sumatera Utara.Keputusan ini diambil majelis hakim karena AHY selaku penggugat tidak menghadiri dua kali mediasi yang diagendakan pada 11 Mei dan Mei 2021 lalu.

Ketua Tim Pembela Demokrasi, Bambang Widjojanto menyebutkan ketidakhadiran AHY dalam persidangan gugatan dikarenakan ada hal penting yang harus dilakukan.

"Secara faktual dan hukum sudah dapat dibuktikan, prinsipal gugatan, Ketua Umum AHY telah menunjukan itikad baiknya karena sudah mengirimkan surat kepada hakim mediator yang menjelaskan alasan hukum atas ketidakhadirannya karena sedang menjalankan tuntutan atau profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan," kata Bambang Widjojanto, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Sengketa dengan Kubu Moeldoko, Demokrat AHY Pelajari Putusan PN Jakpus

Apalagi dikatakannya, AHY telah memberikan kuasa kepada prinsipal penggugat lainnya, Sekjen Partai Demokrat hadir untuk mewakili dirinya dan mengambil keputusan atas nama partai dalam proses mediasi dimaksud.

Surat kuasa dan proposal mediasi telah diterima hakim mediasi dan para tergugat sehingga proses mediasi dilanjutkan dan para tergugat juga menjawab proposal mediasi dari Partai Demokrat.

"Tidak benar jika ada pihak-pihak yang secara keliru dan manipulatif menyatakan bahwa AHY, Ketum Partai Demokrat sudah melakukan kebohongan publik; serta menyimpulkan sendiri secara sepihak," kata Bambang Widjojanto.

Baca juga: PN Jakpus Tolak Gugatan AHY, Kubu Moeldoko Optimistis KLB Deliserdang Disahkan

Menurutnya, ada pihak yang membuat pernyataan yang sangat menyesatkan. Jika tidak diluruskan, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum atas pernyataan yang manipulatif dan menyesatkan tersebut.

Demikian juga atas pernyataan dari pihak-pihak yang juga terlalu dini, angkuh dan tidak mempunyai dasar pihak hukum, sehingga harus dikualifikasi absurd dengan menyatakan bahwa Putusan dari Majelis Hakim No 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021 di atas sebagai langkah awal untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Demokrat di PTUN dengan alasan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolagit telah sah secara hukum.

"Putusan Majelis Hakim No. 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021 tidak mengubah fakta hukum bahwa Partai Demokrat Demokrat yang sah serta diakui oleh negara adalah partai yang dipimpin oleh Ketum AHY; dan penyelenggaraan KLB Sibolangit abal-abal sudah dikualifikasi telah melanggar hukum dan bahkan tidak diakui oleh pemerintahan yang sah," kata Bambang Widjojanto.