Walhi: Dikelola Asing atau BUMN, Persepsi Korupsi Pengeloaan SDA Sama Tinggi
loading...
Walhi menyebut pengelolaan SDA oleh asing maupun BUMN tidak mengubah tingginya persepsi korupsi di sektor ini. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia ( LSI ) merilis survei persepsi publik tentang pengelolaan dan potensi korupsi sumber daya alam. Hasilnya, kebanyakan responden setuju jika SDA dikelola oleh BUMN dan koperasi warga.
Dalam suveinya, responden menyatakan BUMN lebih pantas mengelola usaha SDA di bidang pertambangan (44%), penangkapan dan ekspor margasatwa (32%), dan terakhir pemrosesan dan impor sampah (31%).
"Sedangkan koperasi warga paling banyak dinilai cocok mengelola penangkapan ikan dan sumber daya laut (38%)," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/8/2021).
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, alasan penolakan responden dalam survei LSI terhadap perusahaan asing tidak rasional.
"Tetapi sebenarnya dari temuan ini ada kontradiksi, ketika publik lebih percaya kepada entitas dalam negeri tapi persepsi korupsinya tidak berbeda dikelola dalam negeri atau asing," katanya, Minggu (8/8/2021)
Sementara Wamen LHK Alue Dohong mengaku terkejut dengan nasionalisme responden yang tinggi tidak mau asing. "Saya tidak sebut sentimen anti asing, tapi maksudnya memang agak mengejutkan juga bahwa masyarakat kita nasionalismenya betul-betul tinggi dan tidak mau asing. Cuma masih harus dianalisa lagi," sambungnya.
Menurutnya, jenis perusahaan asing di Indonesia ada dua. Pertama yang betul-betul asing dan kedua yang berbentuk perusahaan nasional yang sahamnya dimiliki oleh asing. Hal ini masih perlu literasi lagi.
"Yang perlu dianalisia kedepan, ada perusahaan asing dan perusahaan nasional jika terbuka sahamnya dimiliki asing. Karena ada beberapa kasus perusahaan kita terbuka, dan bisa dibeli sahamnya oleh asing," tukasnya.
Dalam suveinya, responden menyatakan BUMN lebih pantas mengelola usaha SDA di bidang pertambangan (44%), penangkapan dan ekspor margasatwa (32%), dan terakhir pemrosesan dan impor sampah (31%).
"Sedangkan koperasi warga paling banyak dinilai cocok mengelola penangkapan ikan dan sumber daya laut (38%)," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/8/2021).
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, alasan penolakan responden dalam survei LSI terhadap perusahaan asing tidak rasional.
"Tetapi sebenarnya dari temuan ini ada kontradiksi, ketika publik lebih percaya kepada entitas dalam negeri tapi persepsi korupsinya tidak berbeda dikelola dalam negeri atau asing," katanya, Minggu (8/8/2021)
Sementara Wamen LHK Alue Dohong mengaku terkejut dengan nasionalisme responden yang tinggi tidak mau asing. "Saya tidak sebut sentimen anti asing, tapi maksudnya memang agak mengejutkan juga bahwa masyarakat kita nasionalismenya betul-betul tinggi dan tidak mau asing. Cuma masih harus dianalisa lagi," sambungnya.
Menurutnya, jenis perusahaan asing di Indonesia ada dua. Pertama yang betul-betul asing dan kedua yang berbentuk perusahaan nasional yang sahamnya dimiliki oleh asing. Hal ini masih perlu literasi lagi.
"Yang perlu dianalisia kedepan, ada perusahaan asing dan perusahaan nasional jika terbuka sahamnya dimiliki asing. Karena ada beberapa kasus perusahaan kita terbuka, dan bisa dibeli sahamnya oleh asing," tukasnya.
(muh)
Explore More