Mayoritas Publik Ingin Investasi Asing di Sektor SDA Dibatasi

Minggu, 08 Agustus 2021 - 17:21 WIB
loading...
A A A
Keinginan pembatasan investasi asing juga nampak pada responden dari daerah yang banyak pertambangan, perkebunan, hasil laut dan ekspor margasatwa, Djayadi menguraikan, untuk sektor pertambangan (minyak, gas, emas, batubara, pasir, batu). Warga di Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim) paling banyak yang cenderung setuju (87%) dengan pembatasan investasi asing pertambangan. Lalu Jawa Tengah (Jateng) 80% dan Sulawesi Utara (Sulut) 76%.

Dalam sektor perkebunan (kelapa sawit, karet), dia melanjutkan, warga di SumSel dan Kaltim paling banyak yang cenderung setuju yakni 88% dan 86% dengan pembatasan investasi asing perkebunan. Sedangkan warga Sulut paling sedikit yang cenderung setuju yakni 67% dan Jateng 78%.

Untuk sektor penangkapan ikan dan sumber daya laut, kata dia, warga di Sumsel dan Kaltim paling banyak yang cenderung setuju yakni 86% dan 89% dengan pembatasan investasi asing dalam penangkapan ikan dan sumber daya laut, lalu Jateng 79% dan Sulut 73%. Sektor penangkapan dan ekspor margasatwa, warga di Sumsel dan Kaltim paling banyak yang cenderung setuju dengan pembatasan investasi asing yakni 86% dan 82%, Jateng 72% dan Sulut 69%.

Sementara sektor perdagangan dan impor sampah, Djayadi menambahkan, warga di Sumsel paling banyak yang cenderung setuju dengan pembatasan investasi asing dalam perdagangan dan impor sampah yakni 86%, Kaltim 75%, terendah Jateng 56% dan Sulut 66%.

“Bagi yang setuju/sangat setuju dengan pembatasan investasi asing, keempat wilayah paling banyak beralasan bahwa perusahaan asing bekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Publik di Kaltim paling tinggi yang berpendapat demikian yakni 57%,” terangnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Hasil Survei: Publik...
Hasil Survei: Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran, Dukung Program MBG dan KDKMP
Kemenhut-YKAN Perkuat...
Kemenhut-YKAN Perkuat Transformasi Pengelolaan Hutan Berbasis Sains dan Data
Relawan Sebut Prabowo...
Relawan Sebut Prabowo Sedang Memimpin Perang Besar Melawan Mafia Ekonomi dan SDA
Poltracking Temukan...
Poltracking Temukan PDIP Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Denny JA Nilai Prabowo...
Denny JA Nilai Prabowo Sedang Bangun Fondasi Indonesia Baru
Maksimalkan Potensi...
Maksimalkan Potensi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Didorong Segera Buka Lelang WIUP Muratara
Tok! Eksportir SDA Wajib...
Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026
10 Negara dengan Ketergantungan...
10 Negara dengan Ketergantungan Sumber Daya Alam Tertinggi di Dunia, Ada Indonesia?
Rekomendasi
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan...
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 8,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Jalur Merak-Bakauheni
Penguatan IHSG dan Rupiah...
Penguatan IHSG dan Rupiah Berlanjut, Pasar Respons Positif Kepastian Posisi Menkeu
Kecerdasan Buatan Sedang...
Kecerdasan Buatan Sedang Mengubah Lanskap Keamanan Siber
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Mayoritas Warga Israel...
Mayoritas Warga Israel Tak Percaya Cara Netanyahu di Perang Gaza
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved