Rektor PTN/PTS ke Menko Polhukam: Pemerintah Perlu Benahi Komunikasi Publik Covid-19

JAKARTA - Sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyampaikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Pemerintah disarankan menata komunikasi publik penanganan Covid-19 agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

Hal ini mengemuka saat Menko Mahfud MD bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, yang berlangsung secara daring, Kamis (5/8/2021). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia untuk memastikan peran kampus dalam mendukung kondusivitas politik, hukum, dan kemanan selama masa pandemi Covid-19.



Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi, agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak.

"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat diantara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas. Kami berharap pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," ujar Dwia yang juga disambut pertanyaan senada rektor yang lain.



Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro juga mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik. “Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait Covid dan berbagai masalah kesehatan, harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoaks di masyarakat,” ujar Ari yang merupakan guru besar di bidang ekonomi.

Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi masukan dan kritik yang diberikan para rektor. Menurutnya, pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk dalam hal komunikasi ke publik. Karena itu, ia terus mengajak para rektor karena pemerintah meyakini perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kondusifitas politik, hukum, dan keamanan di masa pandemi Covid-19.

Mahfud mengaku senang menerima kritik dan masukan tentang komunikasi pemerintah. Menurutnya, komunikasi publik memang terus menerus dibenahi dan disempurnakan.



“Bapak Ibu sekalian, silakan memberi masukan atau kritik. Kita tidak menolak kritik sama sekali. Kita justru senang ada kritik. Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik,” kata Menko.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, menjelaskan tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusivitas, terutama aspek politik, hukum dan keamanan.

"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa, sembari pemerintah juga terus memastikan agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Yuliandri yang juga guru besar di bidang hukum ini.