Rektor PTN/PTS ke Menko Polhukam: Pemerintah Perlu Benahi Komunikasi Publik Covid-19
Jum'at, 06 Agustus 2021 - 06:05 WIB
loading...
Menko Mahfud MD bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, secara daring, Kamis (5/8/2021). Foto: MNC Portal/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyampaikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Pemerintah disarankan menata komunikasi publik penanganan Covid-19 agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat.
Hal ini mengemuka saat Menko Mahfud MD bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, yang berlangsung secara daring, Kamis (5/8/2021). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia untuk memastikan peran kampus dalam mendukung kondusivitas politik, hukum, dan kemanan selama masa pandemi Covid-19.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Komunikasi Pemerintah Jangan Bikin Masyarakat Frustasi
Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi, agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak.
"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat diantara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas. Kami berharap pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," ujar Dwia yang juga disambut pertanyaan senada rektor yang lain.
Hal ini mengemuka saat Menko Mahfud MD bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, yang berlangsung secara daring, Kamis (5/8/2021). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia untuk memastikan peran kampus dalam mendukung kondusivitas politik, hukum, dan kemanan selama masa pandemi Covid-19.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Komunikasi Pemerintah Jangan Bikin Masyarakat Frustasi
Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi, agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak.
"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat diantara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas. Kami berharap pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," ujar Dwia yang juga disambut pertanyaan senada rektor yang lain.
Lihat Juga :
