PPKM Level 4 Terus Diperpanjang, Bansos Perlu Diperbesar
loading...
Politikus PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperbesar bansos untuk mengimbangi perpanjangan PPKM. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani memahami perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 adalah pilihan sulit yang harus diambil pemerintah.
Dari aspek kesehatan, semua indikator yang ada menunjukkan pengetatan mobilitas masyarakat harus tetap dilakukan. Sementara dari sisi ekonomi, pengetatan mobilitas membuat ekonomi masyarakat makin terpuruk.
"Oleh karena itu, pemberian bansos dengan nominal diperbesar untuk masyarakat miskin dan terdampak PPKM harus segera dilakukan," ujar Netty saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).
Pemerintah, kata dia, harus mengevaluasi pelaksanaan PPKM dengan memeriksa indikator laju penularan dan kapasitas responsnya. Misalnya seberapa besar penurunan kasus aktif, keterisian tempat tidur (BOR), kasus terkonfirmasi positif, dan angka kematian harian. Per Sabtu (31 Juli 2021) kemarin, 545.447 kasus aktif, 37.284 kasus baru, dan ada 1.808 kematian baru akibat Covid-19.
Positivity rate, kata dia, masih berada di angka 26 persen jauh di atas standar WHO 5 persen. Belum lagi soal testing yang masih rendah, dengan jumlah spesimen yang diperiksa masih 252.184.
"Pemerintah harus meningkatkan lagi testing sebagaimana target Kemenkes yang 400 ribu. Tracing harus dilakukan kepada 30 orang kontak erat dari satu orang yang positif," jelasnya.
"Upaya tracing ini harus juga diimbangi dengan ketersediaan layanan testing yang mudah diakses masyarakat. Testing ini seharusnya 90 persen diperoleh dari hasil tracing terhadap kontak erat kasus positif dan hanya 10 persen yang dilakukan oleh warga secara mandiri," lanjutnya.
Testing ini, lanjut Netty, harus mudah diakses, murah, bahkan gratis dan disertai dengan peningkatan kapasitas analisis spesimen di laboratorium.
Lebih lanjut, Netty berujar evaluasi dan hasil kajian perpanjangan PPKM level 4 yang berakhir tanggal 2 Agustus kemarin harus menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk melakukan perpanjangannya.
"Sampaikan secara jujur dan terbuka hasil evaluasi tersebut. PPKM Level 4 pada daerah-daerah yang positivity rate-nya tinggi, jauh di atas standar WHO harus dilakukan karena lonjakan kasus sekarang bukan hanya terjadi di pulau Jawa, tapi sudah terjadi di luar Jawa-Bali," pungkasnya.
Dari aspek kesehatan, semua indikator yang ada menunjukkan pengetatan mobilitas masyarakat harus tetap dilakukan. Sementara dari sisi ekonomi, pengetatan mobilitas membuat ekonomi masyarakat makin terpuruk.
"Oleh karena itu, pemberian bansos dengan nominal diperbesar untuk masyarakat miskin dan terdampak PPKM harus segera dilakukan," ujar Netty saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).
Pemerintah, kata dia, harus mengevaluasi pelaksanaan PPKM dengan memeriksa indikator laju penularan dan kapasitas responsnya. Misalnya seberapa besar penurunan kasus aktif, keterisian tempat tidur (BOR), kasus terkonfirmasi positif, dan angka kematian harian. Per Sabtu (31 Juli 2021) kemarin, 545.447 kasus aktif, 37.284 kasus baru, dan ada 1.808 kematian baru akibat Covid-19.
Positivity rate, kata dia, masih berada di angka 26 persen jauh di atas standar WHO 5 persen. Belum lagi soal testing yang masih rendah, dengan jumlah spesimen yang diperiksa masih 252.184.
"Pemerintah harus meningkatkan lagi testing sebagaimana target Kemenkes yang 400 ribu. Tracing harus dilakukan kepada 30 orang kontak erat dari satu orang yang positif," jelasnya.
"Upaya tracing ini harus juga diimbangi dengan ketersediaan layanan testing yang mudah diakses masyarakat. Testing ini seharusnya 90 persen diperoleh dari hasil tracing terhadap kontak erat kasus positif dan hanya 10 persen yang dilakukan oleh warga secara mandiri," lanjutnya.
Testing ini, lanjut Netty, harus mudah diakses, murah, bahkan gratis dan disertai dengan peningkatan kapasitas analisis spesimen di laboratorium.
Lebih lanjut, Netty berujar evaluasi dan hasil kajian perpanjangan PPKM level 4 yang berakhir tanggal 2 Agustus kemarin harus menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk melakukan perpanjangannya.
"Sampaikan secara jujur dan terbuka hasil evaluasi tersebut. PPKM Level 4 pada daerah-daerah yang positivity rate-nya tinggi, jauh di atas standar WHO harus dilakukan karena lonjakan kasus sekarang bukan hanya terjadi di pulau Jawa, tapi sudah terjadi di luar Jawa-Bali," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
