Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang, Demokrat Sebut Pemerintah Tak Sensitif
Rabu, 04 Agustus 2021 - 10:26 WIB
loading...
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 atau Pesawat BBJ 2 yang dicat ulang, dengan memakan biaya kurang lebih Rp2,1 Miliar menjadi polemik publik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengecatan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 atau Pesawat BBJ 2 yang dicat ulang dari biru muda menjadi merah putih dengan memakan biaya kurang lebih Rp2,1 Miliar menjadi polemik karena dilakukan saat krisis ekonomi dan krisis kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Baca juga: Faldo Maldini Minta Pengubahan Warna Pesawat Kepresidenan Jangan Dipolitisir
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan persoalan pengecatan pesawat tersebut dianggap tidak peka terhadap kondisi di masyarakat yang saat ini amat membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Biaya Ganti Cat Pesawat Kepresidenan Rp2 M, Faldo Maldini: Sudah Ada di APBN
"Saat ini kita sedang prihatin akibat terpaan badai pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan malah terus melonjak di satu sisi dan keterbatasan anggaran di sisi lainnya, namun pemerintah malah lebih memperhatikan dandanan atau sibuk bersolek. Sungguh tak punya sensitifitas dan empati dalam menilai situasi dan tak punya kebijaksanaan dalam mengalokasikan anggaran," ujar Kamhar Lakumani ketika dikonfirmasi Rabu (4/8/2021).
Ia menyebutkan tindakan mengecat pesawat disaat masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan karena untuk biaya hidup sehari-harinya dan belum mendapatkan bantuan sosial amat ironis.
"Buta mata dan buta hati. Apalagi jika argumentasinya bahwa perubahan warna ini telah direncanakan sejak jauh-jauh hari, sejak 2019. Semakin menunjukan kebodohan dan ketidakpekaan untuk memahami bahwa negara kita tengah mengalami krisis," kata Kamhar Lakumani.
Dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan otoritas anggaran sepenuhnya oleh eksekutif agar lebih cepat dalam mengkonsolidasikan sumberdaya keuangan dalam mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
"Namun yang dipertontonkan sungguh berbeda, malah mengalokasikan anggaran untuk pengecatan pesawat yang sama sekali tak ada pentingnya malah tak berhubungan sama sekali dengan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi," tambah Kamhar Lakumani.
Menurutnya dengan memaksakan tetap menjalankan program yang disusun diwaktu normal dalam situasi krisis adalah bentuk kebodohan yang nyata. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya patut dipertanyakan.
"Ada alasan karena pesawat kepresidenan sedang di service jadi sekaligus dilakukan pegecatan biar lebih murah. Narasi ini diluar nalar, dimana harusnya ada skala prioritas. Mana yang sifatnya penting, mendesak, penting dan mendesak, dan mana yang bisa ditunda, atau dibatalkan. Ini ciri-ciri orang yang gagal fokus," tandasnya.
Baca juga: Faldo Maldini Minta Pengubahan Warna Pesawat Kepresidenan Jangan Dipolitisir
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan persoalan pengecatan pesawat tersebut dianggap tidak peka terhadap kondisi di masyarakat yang saat ini amat membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Biaya Ganti Cat Pesawat Kepresidenan Rp2 M, Faldo Maldini: Sudah Ada di APBN
"Saat ini kita sedang prihatin akibat terpaan badai pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan malah terus melonjak di satu sisi dan keterbatasan anggaran di sisi lainnya, namun pemerintah malah lebih memperhatikan dandanan atau sibuk bersolek. Sungguh tak punya sensitifitas dan empati dalam menilai situasi dan tak punya kebijaksanaan dalam mengalokasikan anggaran," ujar Kamhar Lakumani ketika dikonfirmasi Rabu (4/8/2021).
Ia menyebutkan tindakan mengecat pesawat disaat masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan karena untuk biaya hidup sehari-harinya dan belum mendapatkan bantuan sosial amat ironis.
"Buta mata dan buta hati. Apalagi jika argumentasinya bahwa perubahan warna ini telah direncanakan sejak jauh-jauh hari, sejak 2019. Semakin menunjukan kebodohan dan ketidakpekaan untuk memahami bahwa negara kita tengah mengalami krisis," kata Kamhar Lakumani.
Dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan otoritas anggaran sepenuhnya oleh eksekutif agar lebih cepat dalam mengkonsolidasikan sumberdaya keuangan dalam mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
"Namun yang dipertontonkan sungguh berbeda, malah mengalokasikan anggaran untuk pengecatan pesawat yang sama sekali tak ada pentingnya malah tak berhubungan sama sekali dengan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi," tambah Kamhar Lakumani.
Menurutnya dengan memaksakan tetap menjalankan program yang disusun diwaktu normal dalam situasi krisis adalah bentuk kebodohan yang nyata. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya patut dipertanyakan.
"Ada alasan karena pesawat kepresidenan sedang di service jadi sekaligus dilakukan pegecatan biar lebih murah. Narasi ini diluar nalar, dimana harusnya ada skala prioritas. Mana yang sifatnya penting, mendesak, penting dan mendesak, dan mana yang bisa ditunda, atau dibatalkan. Ini ciri-ciri orang yang gagal fokus," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
