Sensitivitas Retoris Elite

Di lain waktu, ada juga salah seorang pejabat yang menunjukkan ketidaksukaannya dikritik atas kekurangan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal yang lumrah di era demokrasi terbuka, kritik menjadi masukan dan sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Pernyataan verbal agresif dari salah seorang menteri di kabinet Jokowi menunjukkan abainya dia dengan aspek ethos dan phatos dalam beretorika di hadapan warga yang lagi terluka. Dia berperhatian pada aspek logos yang berkaitan dengan penggunaan argumentasi dan fakta-fakta, tetapi aspek ethos kredibilitas komunikator dan pathos berkaitan yang dengan dimensi yang menyentuh emosi diabaikan. Sebagai representasi pemerintah, pernyataannya harus lebih bijak, mengayomi, memberi arahan, menumbuhkan keyakinan, jangan true claim bahwa pihaknya telah dapat mengendalikan keadaan.

Pandemi tak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Oleh karenanya jangan menantang publik, justru harusnya merangkul bukan memukul, menciptkan harmoni bukan memaki.

Kekuatan Komunikasi
Pandemi global Covid-19 ini secara faktual melahirkan disonansi kognitif di kalangan masyarakat. Istilah disonansi kognitif ini dikenalkan oleh Leon Festinger dalam buku lawasnya A Theory of Cognitive Dissonance(1957). Festinger memaknainya sebagai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Salah satu yang bisa menyebabkan disonansi ialah inkonsistensi logis, yaitu logika berpikir yang mengingkari logika berfikir lain.

Lihat saja ketidakpastian dan ketidaknyaman akibat pandemi ini telah melahirkan berbagai informasi yang memenuhi kanal-kanal percakapan warga. Mulai dari informasi cara mengatasi virus, prosedur isolasi mandiri, dampak paparan virus, hingga hal-hal lain yang dialami sehari-hari warga selama pemberlakukan berbagai aturan yang diterapkan pemerintah. Di situasi yang menunjukkan kuatnya gejala disonansi kognitif inilah, salah satu solusinya adalah kekuatan komunikasi. Para pihak yang berkaitan dengan optimalisasi kekuatan komunikasi harus bersinergi mengatasi pandemi.

Pertama, pemeritah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi beragam kebijakan dari pusat hingga ke daerah. Potensi birokrasi, mulai dari anggaran, sumberdaya manusia, hingga kewenangan yang ada harus dioptimalkan untuk menunjang komunikasi publik pemerintah yang jelas dan terarah. Target capaian setiap tahapannya harus terkontrol dan memiliki strategi dalam arus besar manajemen bencana nasional Covid-19. Performa komunikatif baik ritual, hasrat, sosial, politis maupun enkulturasi harus dioptimalisasi guna penanganan pandemi. Ego sektoral kelembagaan, absurditas kewenangan, ambiguitas pesan, ketidakjelasan anggaran, serta ketidaksiapan penyesuaian implementasi strategi di lapangan, harus mendapatkan perhatian untuk menguatkan komunikasi pandemi.