Waspada Pandemi, KPU Akan Tambah TPS dan Tes Corona Petugas Pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 17:07 WIB
loading...
Pelaksanaan pilkada serentak 2020 diprediksi menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, kesiapan anggaran tahapan awal yang akan dilaksanakan 15 Juni 2020. Foto/SINDOnews/Sutikno
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan pilkada serentak 2020 diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, kesiapan anggaran untuk tahapan awal yang akan dilaksanakan pada 15 Juni 2020.
(Baca juga: DKPP Sebut Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pilkada 9 Desember 2020)
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan agar anggaran untuk pilkada untuk cukup dan ada tepat waktu. KPU sendiri sudah meminta tambahan anggaran sebesar Rp535,9 miliar.
"Kebutuhan (anggaran) untuk penerapan protokol kesehatan bukan hanya pada hari pemungutan suara. KPU sudah merancang PPS dan PPK melaksanakan proses verifikasi calon perseorangan dan pemutakhiran data, harus sudah ada anggaran," ujar Arief Budiman dalam diskusi virtual yang diadakan Rumah Pemilu, Kamis (28/5/2020).
(Baca juga: Setuju Pilkada 9 Desember, DPR Minta KPU Ajukan Tambah Anggaran ke Pemda)
Arief menjelaskan, untuk kebutuhan anggaran pada Desember nanti kemungkina besar terpenuhi. Alasannya, masih ada waktu untuk membahas perubahan anggaran. Sementara yang Juni, menurutnya, pihaknya butuh dukungan pemerintah dan DPR RI. Pemerintah sendiri bukan hanya Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), tapi juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggaran itu akan digunakan untuk operasional Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia. Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun, Arief tak menjawab tegas jika anggaran itu tidak cair sebelum 15 Juni 2020. "Nanti kita bahas lagi," ucapnya.
Pilkada kali ini akan semakin rumit. Segala hal harus diatur detail karena situasi tengah pandemi. KPU saat ini sedang merancang pemeriksaan kesehatan untuk PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
KPU menurutnya, ingin memastikan penyelenggara pilkada sehat. Ada dua metode yang sedang digodok, yakni rapid tes dan polymerase chain reaction (PCR). KPPS kemungkinan cukup sekali tes menjelang pemungutan suara. Sementara PPS, bisa lebih dari sekali tes karena akan bertemu dengan peserta pilkada dan pendukungnya beberapa kali.
Karena pada pelaksanaannya diprediksi virus Sars Cov-II masih ada, KPU tengah membahas pengurangan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, maksimal satu TPS jumlahnya pemilih 800 orang. "Kita akan mengurangi separuhnya. Kemungkinan akan ada lonjakan TPS dari hitungan awal," tutur Arief.
Jumlah pemilih yang terdaftar untuk pelaksanaan pilkada pada September 2020 itu mencapai 105 juta orang. Dengan pergeseran ke Desember, kemungkinan akan penambahan jumlah pemilih.
Meskipun semua tahapan seperti sudah detail dibahas dan sedang dirancang beberapa peraturan, KPU akan menemui masalah kesiapan anggaran dari pemerintah daerah.
Arief mengungkapkan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan komisi pemilihan di daerah. Hasilnya, penyebaran virus masih terjadi dan cenderung meningkat, ada 36 kabupaten/kota dan 4 provinsi yang maish melaksanakan pembatasan sosial skala besar (PSBB).
"Karena pasti anggaran akan bertambah. Sebagian besar tidak mungkin (menambah). Hanya ada satu dua pemerintah kabupaten yang ok. Sebagian besar tidak sanggup," pungkasnya.
(Baca juga: DKPP Sebut Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pilkada 9 Desember 2020)
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan agar anggaran untuk pilkada untuk cukup dan ada tepat waktu. KPU sendiri sudah meminta tambahan anggaran sebesar Rp535,9 miliar.
"Kebutuhan (anggaran) untuk penerapan protokol kesehatan bukan hanya pada hari pemungutan suara. KPU sudah merancang PPS dan PPK melaksanakan proses verifikasi calon perseorangan dan pemutakhiran data, harus sudah ada anggaran," ujar Arief Budiman dalam diskusi virtual yang diadakan Rumah Pemilu, Kamis (28/5/2020).
(Baca juga: Setuju Pilkada 9 Desember, DPR Minta KPU Ajukan Tambah Anggaran ke Pemda)
Arief menjelaskan, untuk kebutuhan anggaran pada Desember nanti kemungkina besar terpenuhi. Alasannya, masih ada waktu untuk membahas perubahan anggaran. Sementara yang Juni, menurutnya, pihaknya butuh dukungan pemerintah dan DPR RI. Pemerintah sendiri bukan hanya Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), tapi juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggaran itu akan digunakan untuk operasional Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia. Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun, Arief tak menjawab tegas jika anggaran itu tidak cair sebelum 15 Juni 2020. "Nanti kita bahas lagi," ucapnya.
Pilkada kali ini akan semakin rumit. Segala hal harus diatur detail karena situasi tengah pandemi. KPU saat ini sedang merancang pemeriksaan kesehatan untuk PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
KPU menurutnya, ingin memastikan penyelenggara pilkada sehat. Ada dua metode yang sedang digodok, yakni rapid tes dan polymerase chain reaction (PCR). KPPS kemungkinan cukup sekali tes menjelang pemungutan suara. Sementara PPS, bisa lebih dari sekali tes karena akan bertemu dengan peserta pilkada dan pendukungnya beberapa kali.
Karena pada pelaksanaannya diprediksi virus Sars Cov-II masih ada, KPU tengah membahas pengurangan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, maksimal satu TPS jumlahnya pemilih 800 orang. "Kita akan mengurangi separuhnya. Kemungkinan akan ada lonjakan TPS dari hitungan awal," tutur Arief.
Jumlah pemilih yang terdaftar untuk pelaksanaan pilkada pada September 2020 itu mencapai 105 juta orang. Dengan pergeseran ke Desember, kemungkinan akan penambahan jumlah pemilih.
Meskipun semua tahapan seperti sudah detail dibahas dan sedang dirancang beberapa peraturan, KPU akan menemui masalah kesiapan anggaran dari pemerintah daerah.
Arief mengungkapkan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan komisi pemilihan di daerah. Hasilnya, penyebaran virus masih terjadi dan cenderung meningkat, ada 36 kabupaten/kota dan 4 provinsi yang maish melaksanakan pembatasan sosial skala besar (PSBB).
"Karena pasti anggaran akan bertambah. Sebagian besar tidak mungkin (menambah). Hanya ada satu dua pemerintah kabupaten yang ok. Sebagian besar tidak sanggup," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
