Transportasi Impor Obat Penanganan Covid-19 Dipermudah, Moeldoko: Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pribadi
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal koordinasi dukungan dan bantuan transportasi untuk impor bahan baku obat dan obat-obatan penanganan Covid-19 . Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien Covid-19 .
"Saya sudah memantau dan melihat ada beberapa isu. Mulai dari kelangkaan obat impor, persoalan transportasi karena terbatasnya kargo, dan clearance atau pemeriksaan bea cukai yang butuh waktu lama, 7 sampai 10 hari," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dikutip dari rilis, Jumat (30/7/2021).
Moeldoko mengaku sudah menyampaikan berbagai permasalahan tersebut dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, pihaknya menggelar rapat koordinasi untuk meminta informasi terkait pengadaan obat-obatan penanganan Covid-19.
"Permasalahan sudah saya sampaikan di rapat terbatas. Untuk transportasi nanti ada dukungan dari TNI, kemudian masalah clearance bea cukai harus dipercepat. Kami butuh informasi detail terkait apa yang mau diimpor, berapa besarnya, dan jenisnya apa saja. Sehingga bisa terakomodasi dengan baik dan segera kita percepat prosesnya," kata Moeldoko.
Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah telah mendengar dan memantau isu ini sehingga akan memfasilitasi transportasi obat-obatan dan alat kesehatan dari luar negeri. Namun, ia mengingatkan semua pihak untuk tidak memanfaatkan kemudahan ini demi keuntungan pribadi.
"Dengan adanya fasilitas kemudahan ini, silakan manfaatkan dengan sebaiknya karena kita ingin ketersediaan obat segera terpenuhi. Tapi kemudahaan ini jangan dimanfaatkan kepentingan pribadi. Urusannya dengan saya nanti," tegasnya.
Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih mengatakan hingga saat ini ada beberapa kebutuhan obat dalam penanganan Covid-19.
"Kalau kita lihat saat ini masih ada kebutuhan obat. Contohnya adalah Remdesivir, dan Intravenous Immunoglobulin IVIG. Namun kami sudah berkoordinasi dengan industri obat dan kedutaan-kedutaan di luar negeri untuk mendapatkan pasokan," ungkapnya.
Ia mengungkapkan untuk stok Intravenous Immunoglobulin akan dipasok lewat Iran, namun prosesnya pengirimannya kemungkinan akhir Agustus. Sementara, Remdesivir akan didatangkan dari India, Mesir, dan Bangladesh.
"Sebenarnya rata-rata dari industri farmasi sudah punya jadwal penerbangan dan punya bea cukai masing-masing negara. Tapi ada kesulitan transportasi untuk mengambilnya. Sementara itu ada contoh lain seperti PT Kalbe Farma yang bisa memproduksi Favipiravir tapi bahan bakunya masih harus diimpor dari China," jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan menjelaskan dukungan kerja sama internasional secara umum dibagi atas beberapa bagian. Hal itu antara lain antar pemerintah, dari entitas di luar negeri, dan dari diaspora.
"Memang banyak barang yang dikirim langsung oleh negara maupun entitas ke Indonesia. Namun ada yang butuh dukungan transportasi untuk mengambil barang itu. Sebagai contoh ada beberapa di Singapura dan China yang harus kita ambil sendiri," ungkapnya.
Cecep menyatakan pihaknya akan membantu pihak pemerintah ataupun perusahaan farmasi yang memerlukan bantuan dalam mendapatkan izin ekspor obat-obatan. Ia meminta pihak yang membutuhkan bantuan untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait hal ini
"Di tengah pandemi ini izin ekspor memang agak sulit. Kalau ada dari pihak perusahaan farmasi yang membutuhkan bantuan, silakan hubungi kami agar kami lakukan mediasi," jelasnya.
Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen Syafruddin mengatakan pihaknya sudah menyiapkan pesawat angkut Hercules guna membantu transportasi impor obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 ini.
"Dari 28 pesawat angkut Hercules, kami akan siapkan 4 pesawat untuk mengambil obat-obatan dan alat kesehatan di India dan China. Saat ini kami sedang menunggu jadwal pengambilan. Kami harap bisa kami dapatkan jadwal lebih cepat, agar kami bisa bersiap," pungkasnya.
"Saya sudah memantau dan melihat ada beberapa isu. Mulai dari kelangkaan obat impor, persoalan transportasi karena terbatasnya kargo, dan clearance atau pemeriksaan bea cukai yang butuh waktu lama, 7 sampai 10 hari," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dikutip dari rilis, Jumat (30/7/2021).
Moeldoko mengaku sudah menyampaikan berbagai permasalahan tersebut dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, pihaknya menggelar rapat koordinasi untuk meminta informasi terkait pengadaan obat-obatan penanganan Covid-19.
"Permasalahan sudah saya sampaikan di rapat terbatas. Untuk transportasi nanti ada dukungan dari TNI, kemudian masalah clearance bea cukai harus dipercepat. Kami butuh informasi detail terkait apa yang mau diimpor, berapa besarnya, dan jenisnya apa saja. Sehingga bisa terakomodasi dengan baik dan segera kita percepat prosesnya," kata Moeldoko.
Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah telah mendengar dan memantau isu ini sehingga akan memfasilitasi transportasi obat-obatan dan alat kesehatan dari luar negeri. Namun, ia mengingatkan semua pihak untuk tidak memanfaatkan kemudahan ini demi keuntungan pribadi.
"Dengan adanya fasilitas kemudahan ini, silakan manfaatkan dengan sebaiknya karena kita ingin ketersediaan obat segera terpenuhi. Tapi kemudahaan ini jangan dimanfaatkan kepentingan pribadi. Urusannya dengan saya nanti," tegasnya.
Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih mengatakan hingga saat ini ada beberapa kebutuhan obat dalam penanganan Covid-19.
"Kalau kita lihat saat ini masih ada kebutuhan obat. Contohnya adalah Remdesivir, dan Intravenous Immunoglobulin IVIG. Namun kami sudah berkoordinasi dengan industri obat dan kedutaan-kedutaan di luar negeri untuk mendapatkan pasokan," ungkapnya.
Ia mengungkapkan untuk stok Intravenous Immunoglobulin akan dipasok lewat Iran, namun prosesnya pengirimannya kemungkinan akhir Agustus. Sementara, Remdesivir akan didatangkan dari India, Mesir, dan Bangladesh.
"Sebenarnya rata-rata dari industri farmasi sudah punya jadwal penerbangan dan punya bea cukai masing-masing negara. Tapi ada kesulitan transportasi untuk mengambilnya. Sementara itu ada contoh lain seperti PT Kalbe Farma yang bisa memproduksi Favipiravir tapi bahan bakunya masih harus diimpor dari China," jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan menjelaskan dukungan kerja sama internasional secara umum dibagi atas beberapa bagian. Hal itu antara lain antar pemerintah, dari entitas di luar negeri, dan dari diaspora.
"Memang banyak barang yang dikirim langsung oleh negara maupun entitas ke Indonesia. Namun ada yang butuh dukungan transportasi untuk mengambil barang itu. Sebagai contoh ada beberapa di Singapura dan China yang harus kita ambil sendiri," ungkapnya.
Cecep menyatakan pihaknya akan membantu pihak pemerintah ataupun perusahaan farmasi yang memerlukan bantuan dalam mendapatkan izin ekspor obat-obatan. Ia meminta pihak yang membutuhkan bantuan untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait hal ini
"Di tengah pandemi ini izin ekspor memang agak sulit. Kalau ada dari pihak perusahaan farmasi yang membutuhkan bantuan, silakan hubungi kami agar kami lakukan mediasi," jelasnya.
Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen Syafruddin mengatakan pihaknya sudah menyiapkan pesawat angkut Hercules guna membantu transportasi impor obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 ini.
"Dari 28 pesawat angkut Hercules, kami akan siapkan 4 pesawat untuk mengambil obat-obatan dan alat kesehatan di India dan China. Saat ini kami sedang menunggu jadwal pengambilan. Kami harap bisa kami dapatkan jadwal lebih cepat, agar kami bisa bersiap," pungkasnya.
(zik)
Explore More