Banyak Penyelewengan, Demokrat Minta Pemerintah Evaluasi Penyaluran Bansos

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra menyebutkan masih banyaknya penyelewengan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 amat merugikan masyarakat yang berhak.

Untuk itu, Herzaky meminta Menteri Sosial dan jajaran pemerintah daerah terkait melalui Dinas Sosial untuk mengevaluasi sistem penyaluran bansos untuk meminimalisir penyelewengan, baik berupa pungli maupun modus lainnya.

"Sangat disayangkan, di tengah kesulitan yang dialami saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita karena pandemi Covid-19, masih saja ada yang tega melakukan penyelewengan. Korupsi saja sudah merupakan kejahatan luar biasa, apalagi korupsi bansos di tengah pandemi," kata Herzaky Mahendra Putra ketika dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Pemkot Tangerang Buka Pengaduan Pungli Bansos Covid-19 via WA 08111500239

Ia meminta pihak-pihak terkait dapat menindak tegas para pelaku penyelewengan bansos secara tegas agar memberikan efek jera bagi oknum lainnya secara luas.

"Sudah menjadi tanggung jawab Mensos untuk memastikan bantuan sosial yang direncanakan ini benar-benar sampai ke rakyat yang membutuhkan, tanpa adanya penyelewengan," kata Herzaky Mahendra Putra.

Menurutnya, perlu komitmen tinggi dari Menteri Sosial bersama stakeholder terkait seperti pemerintah daerah (Dinas Sosial) untuk memastikan perilaku koruptif tidak lagi terulang.

Baca juga: Soal Dana Bansos Dipotong Rp50 Ribu, Polres Depok Periksa Ketua RW 05 Beji

"Mensos dan pihak terkait perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan monitoring secara melekat untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan penyelewangan penyaluran bansos ini ke depannya. Titik-titik mana yang rawan, dan cara apa yang lebih tepat untuk mencegah penyelewengan," kata Herzaky Mahendra Putra.