Frekuensi Bencana Meningkat, Jokowi Sampaikan 4 Arahan kepada BMKG
Kamis, 29 Juli 2021 - 12:31 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memberikan empat arahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) seiring peningkatan frekuensi bencana geo-hidrometeorologi setiap tahunnya. Bahkan Indonesia mengalami multibencana dalam waktu bersamaan.
Jokowi mencontohkan, peristiwa gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata lima sampai enam ribu kali dalam setahun. Lalu pada 2017 meningkat jadi 7.169 kali. Kemudian pada 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
"Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi dan intensitasnya," tutur dia saat membuka Rakorbangnas BMKG 2021 secara virtual, Kamis (29/7/2021).
Jokowi menambahkan, periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada 1981-2020 cenderung semakin cepat dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan.
"Dengan tantangan yang semakin meningkat maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana. Menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda," jelas Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kebijakan Nasional-Daerah Harus Sensitif terhadap Kerawanan Bencana
Berikut isi arahan lengkap Jokowi kepada BMKG :
Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat, agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi.
Kedua, peringatan BMKG harus bisa dan harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
Sekali lagi, kebijakan nasional dan daerah harus betul betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Karena itu saya meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian/lembaga serta pemda harus terus diperkuat.
BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian/lembaga serta pemda dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Ketiga, tingkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. Dari tingkat kelurahan desa hingga provinsi, harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejak fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat.
Keempat, lakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat. Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Karena itu saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat, tapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber sumber resmi sehingga tidak mudah kejebak pada kabar dan berita berita bohong.
Jokowi mencontohkan, peristiwa gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata lima sampai enam ribu kali dalam setahun. Lalu pada 2017 meningkat jadi 7.169 kali. Kemudian pada 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
"Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi dan intensitasnya," tutur dia saat membuka Rakorbangnas BMKG 2021 secara virtual, Kamis (29/7/2021).
Jokowi menambahkan, periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada 1981-2020 cenderung semakin cepat dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan.
"Dengan tantangan yang semakin meningkat maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana. Menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda," jelas Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kebijakan Nasional-Daerah Harus Sensitif terhadap Kerawanan Bencana
Berikut isi arahan lengkap Jokowi kepada BMKG :
Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat, agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi.
Kedua, peringatan BMKG harus bisa dan harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
Sekali lagi, kebijakan nasional dan daerah harus betul betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Karena itu saya meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian/lembaga serta pemda harus terus diperkuat.
BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian/lembaga serta pemda dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Ketiga, tingkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. Dari tingkat kelurahan desa hingga provinsi, harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejak fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat.
Keempat, lakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat. Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Karena itu saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat, tapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber sumber resmi sehingga tidak mudah kejebak pada kabar dan berita berita bohong.
(zik)
Lihat Juga :
