PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tidak Ragu dalam Penanganan COVID-19

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah , Haedar Nashir mengatakan pemerintah tidak perlu ragu dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi virus COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut guna menghilangkan keraguan daripada masyarakat.

“Kami berharap pemerintah perlu terus konsisten agar PPKM darurat sampai level 4 itu dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Tidak perlu ragu karena rakyat membutuhkan kepastian. Sempurna tentu tidak bisa, tapi pilihan-pilihan yang ditempuh pemerintah harus tetap firm,” ujar Haedar dalam dialog tersebut dikutip dari keterangan tertulis Selasa (27/07/2022).

Haedar menjelaskan PP Muhammadiyah bersyukur atas langkah yang diambil pemerintah dalam menerapkan kebijakan PPKM Level 4. Hal tersebut karena PP Muhammadiyah menilai pandemi virus COVID-19 sangat mengancam.

“Kami di Muhammadiyah banyak seirama dan bertitik temu dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19 baik secara keilmuan, maupun keagamaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengajak PP Muhammadiyah untuk terus memberikan kesadaran kepada umat bahwa COVID-19 itu masih ada. Mahfud juga mengapresiasi partisipasi aktif Muhammadiyah selama ini dan menekankan bahwa kerja sama pemerintah dengan ormas keagamaan menjadi penting untuk dikembangkan.

“Pemerintah terus ingin bekerjasama dan di posisi mana Muhammadiyah bisa terus membantu, dan jika ada hal yang perlu diperbaiki dari sisi pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini agar lebih bersinergi,” ujar Mahfud MD.

Muhammadiyah sendiri terlibat aktif sejak awal dalam menangani COVID-19 secara mandiri lewat 117 rumah sakit dan 167 perguruan tinggi Muhammadiyah yang ikut dalam penyelamatan jiwa.

Menurut pengurus PP Muhammdiyah, bila dihitung-hitung sudah sekitar satu triliun rupiah yang keluar dari dana organisasi untuk membantu penanganan COVID-19. Muhammadiyah terlibat aktif menangani COVID-19 baik dalam aspek kesehatan, keagamaan, maupun sosial ekonomi.

Adapun pertemuan Menko Polhukam dengan PP Muhammadiyah dilakukan secara daring. Mahfud mengatakan pertemuan silaturahmi tersebut dilakukan untuk membahas kesepahaman akan penanganan atas pandemi COVID-19 seperti yang sebelumnya juga dibahas dengan dua pengurus ormas lain yakni Ketua Umum Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

Hadir dalam pertemuan online tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dan jajaran pengurus: Syafiq Mughni, Dadang Kahmad, Dahlan Rais, dan Agung Danarto. Sementara dari Kemenko Polhukam, Menko Mahfud hadir beserta Sesmenko, para Deputi, para Staf Ahli dan para Staf Khusus.