PPKM Darurat Disarankan Lanjut, Epidemiologi: Laju Penularan Sangat Tinggi
Minggu, 25 Juli 2021 - 10:03 WIB
loading...
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman menyarankan, agar PPKM Darurat atau kini diganti istilah level 4 di Jawa-Bali untuk dilanjutkan. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman menyarankan, agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat atau kini diganti istilah level 4 di Jawa-Bali untuk dilanjutkan.
Baca juga: Penularan Corona Masih Tinggi, Eks Direktur WHO Saran PPKM Darurat Lanjut
Dicky menegaskan hal ini berdasarkan indikator epidemiologi bahwa saat ini kasus Covid-19 di Tanah Air sedang dalam laju penyebaran yang sangat tinggi. Hal ini, kata Dicky ditandai dengan terus terjadi peningkatan kasus.
"Jelas kalau berdasarkan indikatornya ya, dari sisi indikator epidemiologi kita pertama saat ini sedang dalam laju penyebarannya yang tinggi banget ya, sangat tinggi, sangat tinggi. Yang ditandai dengan pertumbuhan kasus yang positif ya," tegas Dicky dalam keterangannya saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).
Baca juga: Bagikan Paket Sembako, Kapolda Jatim Ajak Masyarakat Bersinergi Lawan Corona
Bahkan kata Dicky, positivity rate Covid-19 di hampir 90% provinsi di Indonesia di angka lebih 20%. "Dan positivity rate yang tinggi, juga memberikan pesan penting bahwa banyak kasus infeksi di masyarakat ini belum kita deteksi. Test positivity rate kita rata-rata di atas 20%, hampir di semua provinsi. Hampir 90% lebih provinsi kita tuh rata-rata di atas 20% tes positivity rate-nya," katanya.
Baca juga: WHO Keluarkan Peringatan Gelombang Baru Virus Corona di Dunia
Selain itu, Dicky juga mengatakan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di semua provinsi rata-rata meningkat 50%. "Kemudian, pertumbuhan kasus dari semua provinsi ini juga rata-rata meningkat 50%," tuturnya.
Oleh karena itu Dicky menegaskan, dari evaluasi World Health Organization (WHO) bahwa belum pas jika PPKM atau pengetatan-pengetatan mulai dilonggarkan.
"Ini sesuai juga dengan evaluasi WHO, oleh karena itu memang kalau bicara dari sisi indikator memang sepertinya belum pas, bahkan harus diperketat PPKM ini atau pengetatan-pengetatan, apapun lah namanya mau dirubah-rubah apapun, kan esensinya dalam membatasi pergerakan dan mobilisasi, interaksi," ungkapnya.
"Namun yang perlu diketahui juga dan jadi apa namanya realitas kita juga bahwa PPKM ini sudah lama berlangsung, tanpa memberikan dampak yang signifikan. Karena apa? Karena pemerintah tidak melakukan penguatan pada aspek yang fundamentalnya gitu," papar Dicky.
Baca juga: Penularan Corona Masih Tinggi, Eks Direktur WHO Saran PPKM Darurat Lanjut
Dicky menegaskan hal ini berdasarkan indikator epidemiologi bahwa saat ini kasus Covid-19 di Tanah Air sedang dalam laju penyebaran yang sangat tinggi. Hal ini, kata Dicky ditandai dengan terus terjadi peningkatan kasus.
"Jelas kalau berdasarkan indikatornya ya, dari sisi indikator epidemiologi kita pertama saat ini sedang dalam laju penyebarannya yang tinggi banget ya, sangat tinggi, sangat tinggi. Yang ditandai dengan pertumbuhan kasus yang positif ya," tegas Dicky dalam keterangannya saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).
Baca juga: Bagikan Paket Sembako, Kapolda Jatim Ajak Masyarakat Bersinergi Lawan Corona
Bahkan kata Dicky, positivity rate Covid-19 di hampir 90% provinsi di Indonesia di angka lebih 20%. "Dan positivity rate yang tinggi, juga memberikan pesan penting bahwa banyak kasus infeksi di masyarakat ini belum kita deteksi. Test positivity rate kita rata-rata di atas 20%, hampir di semua provinsi. Hampir 90% lebih provinsi kita tuh rata-rata di atas 20% tes positivity rate-nya," katanya.
Baca juga: WHO Keluarkan Peringatan Gelombang Baru Virus Corona di Dunia
Selain itu, Dicky juga mengatakan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di semua provinsi rata-rata meningkat 50%. "Kemudian, pertumbuhan kasus dari semua provinsi ini juga rata-rata meningkat 50%," tuturnya.
Oleh karena itu Dicky menegaskan, dari evaluasi World Health Organization (WHO) bahwa belum pas jika PPKM atau pengetatan-pengetatan mulai dilonggarkan.
"Ini sesuai juga dengan evaluasi WHO, oleh karena itu memang kalau bicara dari sisi indikator memang sepertinya belum pas, bahkan harus diperketat PPKM ini atau pengetatan-pengetatan, apapun lah namanya mau dirubah-rubah apapun, kan esensinya dalam membatasi pergerakan dan mobilisasi, interaksi," ungkapnya.
"Namun yang perlu diketahui juga dan jadi apa namanya realitas kita juga bahwa PPKM ini sudah lama berlangsung, tanpa memberikan dampak yang signifikan. Karena apa? Karena pemerintah tidak melakukan penguatan pada aspek yang fundamentalnya gitu," papar Dicky.
(maf)
Lihat Juga :
