Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Langsung Salurkan Bansos ke Masyarakat

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial ( bansos ) dan realisasi APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 masih rendah.

"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Mendagri mengawali pengarahannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok dalam kesempatan terpisah, Jumat (23/7/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri membahas soal penanganan Covid-19, vaksinasi dan penyaluran bansos serta dukungan anggarannya. Tito menjelaskan, Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi. Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari.

Baca juga: Blusukan Malam-malam, Puluhan Polisi Bagikan Ratusan Paket Bansos di Kawasan Pelabuhan

Terkait dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Mendagri menjelaskan, keduanya merupakan daerah aglomerasi megapolitan atau penyangga DKI Jakarta, sebagai Ibu Kota negara. Label tersebut setali tiga uang dengan Kota Bekasi, dan daerah Tangerang Raya. Sementara itu, saat ini angka Covid-19 di Ibu Kota masih terbilang tinggi. Untuk itu, dirinya memberikan atensi terhadap penanganan Covid-19 pada daerah penyangga tersebut.

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang andal di daerah penyangga akan menunjang pengendalian pandemi di ibu kota negara. "Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh kepada pengendalian di ibu kota," ujar Mendagri.

Tito menegaskan, terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan Covid-19. Empat indikator tersebut adalah tren angka positif (positivity rate), tingkat kesembuhan (recovery rate), jumlah kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).

Baca juga: Risma Tinjau Langsung Penyaluran Bansos di Purwakarta

Selain itu, ia juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan.

Sementara itu, terkait bansos, di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM.

Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal.Tito menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.

Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Tito menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.