Mendagri Turun Langsung ke Daerah, Cek Penyaluran Bansos dan Realisasi APBD

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat turun ke daerah yang tercatat memiliki realisasi APBD rendah untuk penanganan Covid-19 . Selain memberikan arahan, Mendagri juga memanfaatkan momentum kunjungan kerjanya untuk mengecek penyaluran bantuan sosial atau bansos.

"Hari ini, Jumat (21/7/2021), Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan.

Mendagri mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisiasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%.

Baca juga: PPKM, Satpol PP Diminta Humanis Ikuti Arahan Jokowi dan Mendagri

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; Dukungan vaksinasi 1,16%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp49.013.377.000,- namun belum terealisasi atau realisasi 0%. Sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp36.108.676.901,- atau 72,22%.

Usai kunjungan ke Kabupaten Bekasi, Mendagri langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat. Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah. Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63% dan realisasi belanja sebesar 28,12%.

Baca juga: Setelah Sunat Tukin dan THR, Sri Mulyani: Masih Ada Refocusing Ketiga

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53%, dengan rincian: penanganan Covid-19 35,76%; Dukungan vaksinasi 7,92%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 50,55%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 100%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp90.123.689.040,- namun baru teralisiasi Rp2.674.366.500,- atau 2,97%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp92.108.640.000,- baru terealisasi 19.054.114.013,- atau 20,69%.

"Kegiatan ini insyaAllah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan Covid-19 terealisasi dengan baik. Rencananya Senin (26/7/2021), Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan," ujar Benni.