Dugaan Kartel Obat COVID-19 Pejabat, DPR Desak Polisi dan KPK Usut Tuntas
Jum'at, 23 Juli 2021 - 14:35 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpandangan di masa pandemi seperti sekarang ini seharusnya semua orang berfokus pada pemulihan kondisi Tanah Air dan tidak mempolitisasi keadaan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air, isu mengenai obat-obatan maupun program vaksinasi COVID-19 di Indonesia makin sering terdengar. Seperti dari kisruh obat Ivermectin yang disebut ada hubungannya dengan pejabat Istana, penjualan vaksin ilegal, hingga kelangkaan obat dan oksigen.
Melihat fenomena ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpandangan di masa pandemi seperti sekarang ini seharusnya semua orang berfokus pada pemulihan kondisi Tanah Air dan tidak mempolitisasi keadaan. Baca juga: Makin Menggila, Kasus COVID-19 di Bali Terus Pecahkan Rekor
"Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar banyak kisruh tentang obat-obatan maupun vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Ini sangat disayangkan karena kondisi kita saat ini masih darurat. Harusnya kita bisa fokus pada pemulihan kondisi dalam negeri, bukan justru mempolitisasi keadaan," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).
Untuk itu, Politikus Partai Nasdem ini meminta kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut tuntas. Termasuk adanya dugaan yang menyeret nama pejabat negara.
"Karenanya saya minta Polisi dan KPK untuk segera usut kalau memang ada kartel besar obat COVID-19, termasuk bila ada pejabat yang bermain," desaknya.
Selain itu, Wakil Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR ini menambahkan dengan angka kasus dan penularan yang masih naik dengan cepat dan mulai meningkat di luar Jawa dan Bali, maka pemerintah harus berfokus pada program vaksinasi dan pendistribusian obat-obatan, terutama ke daerah.
"Kita juga mengetahui bahwa kini, angka kasus juga meningkat di luar Jawa dan Bali. Kalau sudah begini maka pemerintah harus betul-betul all out dalam upaya kita mencapai herd immunity, dan pada saat yang bersamaan juga menyembuhkan mereka yang sakit demi menurunkan angka mortality rate," papar legislator asa Tanjung Priok ini. Baca juga: Unjuk Rasa Berpotensi Bikin Klaster Baru Covid-19
"Kuncinya, di vaksin dan obat-obatan. Jadi pemerintah perlu memastikan bahwa pengimplementasian keduanya lancar, cepat, dan efektif," sambung Sahroni.
Melihat fenomena ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpandangan di masa pandemi seperti sekarang ini seharusnya semua orang berfokus pada pemulihan kondisi Tanah Air dan tidak mempolitisasi keadaan. Baca juga: Makin Menggila, Kasus COVID-19 di Bali Terus Pecahkan Rekor
"Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar banyak kisruh tentang obat-obatan maupun vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Ini sangat disayangkan karena kondisi kita saat ini masih darurat. Harusnya kita bisa fokus pada pemulihan kondisi dalam negeri, bukan justru mempolitisasi keadaan," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).
Untuk itu, Politikus Partai Nasdem ini meminta kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut tuntas. Termasuk adanya dugaan yang menyeret nama pejabat negara.
"Karenanya saya minta Polisi dan KPK untuk segera usut kalau memang ada kartel besar obat COVID-19, termasuk bila ada pejabat yang bermain," desaknya.
Selain itu, Wakil Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR ini menambahkan dengan angka kasus dan penularan yang masih naik dengan cepat dan mulai meningkat di luar Jawa dan Bali, maka pemerintah harus berfokus pada program vaksinasi dan pendistribusian obat-obatan, terutama ke daerah.
"Kita juga mengetahui bahwa kini, angka kasus juga meningkat di luar Jawa dan Bali. Kalau sudah begini maka pemerintah harus betul-betul all out dalam upaya kita mencapai herd immunity, dan pada saat yang bersamaan juga menyembuhkan mereka yang sakit demi menurunkan angka mortality rate," papar legislator asa Tanjung Priok ini. Baca juga: Unjuk Rasa Berpotensi Bikin Klaster Baru Covid-19
"Kuncinya, di vaksin dan obat-obatan. Jadi pemerintah perlu memastikan bahwa pengimplementasian keduanya lancar, cepat, dan efektif," sambung Sahroni.
(kri)
Lihat Juga :
