Tertibkan Warga, Kominfo Minta Aparat Gunakan Pendekatan Humanis
loading...
A
A
A
JAKARTA - Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kembali diperpanjang. Namun demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berharap perpanjangan masa PPKM Darurat diiringi dengan pemberian intensif kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (bansos).
“Pemerintah selalu utamakan kesehatan masyarakat. PPKM harus kita perpanjang dan aka nada intensif fiskal kepada masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan sosial atau bantuan sosial. Ibu Mensos (Tri Rismaharini) sudah siapkan semuanya (bansos),” ujarnya dalam keterangan pers tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (23/7/2021).
Baca juga: Terdampak PPKM Darurat, Penambal Ban Terima Bantuan dari Polisi
Dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, kata Johnny, selalu ada persoalan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Olehnya itu, aparat diinstruksikan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan dan membatasi kegiatan selama PPKM Darurat.
Namun dalam menertibkan masyarakat, ia juga meminta agar aparat menjaga keramahan agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. “Kerjasama dalam implementasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat. Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan. Kita harus bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi bahaya Covid-19,” tegasnya.
Menurut Johnny, penularan Covid-19 sejauh ini disebabkan karena masyarakat belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia pun mengakui pemerintah juga memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan banyak saran dan rekomendasi dari seluruh pihak agar kebijakan yang dijalankan dapat efektif.
Ia juga mengimbau agar kelompok-kelompok tertentu tidak menyebarkan diksi yang membingungkan masyarakat. “Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat. Kalau kita menebar ketakutan efeknya kita akan melemahkan semangat kita. Pemerintah pasti mendengar pendapat, koreksi, saran. Tapi sebaiknya tidak hanya kritik yang disampaikan tapi juga saran dan rekomendasi perbaikan,” pungkas dia.
“Pemerintah selalu utamakan kesehatan masyarakat. PPKM harus kita perpanjang dan aka nada intensif fiskal kepada masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan sosial atau bantuan sosial. Ibu Mensos (Tri Rismaharini) sudah siapkan semuanya (bansos),” ujarnya dalam keterangan pers tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (23/7/2021).
Baca juga: Terdampak PPKM Darurat, Penambal Ban Terima Bantuan dari Polisi
Dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, kata Johnny, selalu ada persoalan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Olehnya itu, aparat diinstruksikan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan dan membatasi kegiatan selama PPKM Darurat.
Namun dalam menertibkan masyarakat, ia juga meminta agar aparat menjaga keramahan agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. “Kerjasama dalam implementasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat. Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan. Kita harus bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi bahaya Covid-19,” tegasnya.
Menurut Johnny, penularan Covid-19 sejauh ini disebabkan karena masyarakat belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia pun mengakui pemerintah juga memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan banyak saran dan rekomendasi dari seluruh pihak agar kebijakan yang dijalankan dapat efektif.
Ia juga mengimbau agar kelompok-kelompok tertentu tidak menyebarkan diksi yang membingungkan masyarakat. “Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat. Kalau kita menebar ketakutan efeknya kita akan melemahkan semangat kita. Pemerintah pasti mendengar pendapat, koreksi, saran. Tapi sebaiknya tidak hanya kritik yang disampaikan tapi juga saran dan rekomendasi perbaikan,” pungkas dia.
(muh)