PPKM Darurat Belum Maksimal, Tokoh Agama Minta Sektor Mikro Informal Dibantu
Selasa, 20 Juli 2021 - 18:57 WIB
loading...
Para pedagang kulit ketupat mengeluhkan turunnya omzet penjualan hingga 70 persen dan juga sepi pembeli imbas diberlakukannya PPKM Darurat. Foto/MPI/Faisal Rahman
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah tokoh agama menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai strategi pemerintah untuk mengendalikan kasus Covid-19 belum berjalan maksimal. Penerapan kebijakan PPKM Darurat yang berlaku sejak 3 Juli dan berakhir Selasa (20/7/2021) berdampak pada masyarakat yang bekerja di sektor mikro informal yang sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Ketua Umum Rabitah Alawiyah Habib Zen Umar Smith mengatakan, sebagai sebuah ikhtiar bangsa, kebijakan PPKM Darurat harus dipikirkan secara matang. Dirinya memahami, dengan PPKM Darurat yang dijalankan secara maksimal di lapangan, lonjakan kasus Covid-19 bisa akan diatasi. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor mikro informal, seperti pedagang kecil, pedagang asongan, dan buruh bangunan.
"Mereka mendesak dibantu karena gantungan hidupnya didapat dari harian. Bantuan mungkin bisa melalui skema bantuan tunai, sembako, bahkan subsidi listrik dan lain sebagainya," ujar Habib Zen.
Baca juga: Stop PPKM Darurat Apa Diperpanjang? Luhut: Bukan Pilihan Mudah
Dia sangat berharap, pemerintah segera membuat kebijakan yang memberikan perhatian besar kepada sektor ini. Sebab masyarakat di lapisan ini umumnya memiliki keuangan dan modal sangat terbatas. "Artinya jika mereka tak diperhatikan di tengah berbagai pembatasan ini akan membuat kehidupannya semakin sulit dan pelik," pinta Habib Zen.
Desakan serupa juga dikatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Dia menilai, selama penerapan PPKM Darurat banyak warga NU yang terkoyak perekonomiannya. Apalagi, mayoritas warga NU adalah bekerja di sektor mikro informal. "Mereka tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah lantaran tak bisa bekerja atau pendapatannya anjlok," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya.
Dia berharap, meski pemerintah membuat kebijakan pengendalian Covid-19, namun pada saat bersamaan juga harus menyiapkan skema program yang bisa membantu nasib masyarakat, terutama golongan kecil. Gus Yahya juga meminta di tengah kasus Covid yang tinggi ini masyarakat tetap patuh untuk menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, banyak model perhatian yang bisa diberikan kepada masyarakat langsung seperti subsidi, bantuan sembako, uang tunai dan lain sebagainya.
"Yang lebih penting adalah bantuan ini harus dikawal agar tidak ada penyimpangan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tandasnya.
Ketua Umum Rabitah Alawiyah Habib Zen Umar Smith mengatakan, sebagai sebuah ikhtiar bangsa, kebijakan PPKM Darurat harus dipikirkan secara matang. Dirinya memahami, dengan PPKM Darurat yang dijalankan secara maksimal di lapangan, lonjakan kasus Covid-19 bisa akan diatasi. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor mikro informal, seperti pedagang kecil, pedagang asongan, dan buruh bangunan.
"Mereka mendesak dibantu karena gantungan hidupnya didapat dari harian. Bantuan mungkin bisa melalui skema bantuan tunai, sembako, bahkan subsidi listrik dan lain sebagainya," ujar Habib Zen.
Baca juga: Stop PPKM Darurat Apa Diperpanjang? Luhut: Bukan Pilihan Mudah
Dia sangat berharap, pemerintah segera membuat kebijakan yang memberikan perhatian besar kepada sektor ini. Sebab masyarakat di lapisan ini umumnya memiliki keuangan dan modal sangat terbatas. "Artinya jika mereka tak diperhatikan di tengah berbagai pembatasan ini akan membuat kehidupannya semakin sulit dan pelik," pinta Habib Zen.
Desakan serupa juga dikatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Dia menilai, selama penerapan PPKM Darurat banyak warga NU yang terkoyak perekonomiannya. Apalagi, mayoritas warga NU adalah bekerja di sektor mikro informal. "Mereka tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah lantaran tak bisa bekerja atau pendapatannya anjlok," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya.
Dia berharap, meski pemerintah membuat kebijakan pengendalian Covid-19, namun pada saat bersamaan juga harus menyiapkan skema program yang bisa membantu nasib masyarakat, terutama golongan kecil. Gus Yahya juga meminta di tengah kasus Covid yang tinggi ini masyarakat tetap patuh untuk menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, banyak model perhatian yang bisa diberikan kepada masyarakat langsung seperti subsidi, bantuan sembako, uang tunai dan lain sebagainya.
"Yang lebih penting adalah bantuan ini harus dikawal agar tidak ada penyimpangan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tandasnya.
(zik)
Lihat Juga :
