Kartu Prakerja Lebih Baik Diubah Jadi Modal untuk Usaha Rakyat
Senin, 20 April 2020 - 21:15 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus menyarankan, pemerintah mengkaji ulang implementasi program Kartu Prakerja. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus menyarankan, pemerintah mengkaji ulang implementasi program Kartu Prakerja. Deddy berpendapat, sebaiknya distribusi kebijakan itu diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi krisis Corona atau Covid-19 ini agar tidak semakin meluas.
"Menurut saya, program Kartu Pra Kerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus online. Saat ini mereka lebih butuh dana untuk menggerakkan, create ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat," ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (20/4/2020).
Legislator asal dari Kalimantan Utara itu mengatakan, masyarakat bakal mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Pra Kerja.
Jika itu terjadi, lanjut dia, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 Triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini khawatir, manfaat program Kartu Prakerja tidak efektif karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online bertarif jutaan rupiah. Belum lagi risiko jika pelatihan berbayar itu tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi khusus seperti saat ini.
"Menurut saya, program Kartu Pra Kerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus online. Saat ini mereka lebih butuh dana untuk menggerakkan, create ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat," ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (20/4/2020).
Legislator asal dari Kalimantan Utara itu mengatakan, masyarakat bakal mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Pra Kerja.
Jika itu terjadi, lanjut dia, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 Triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini khawatir, manfaat program Kartu Prakerja tidak efektif karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online bertarif jutaan rupiah. Belum lagi risiko jika pelatihan berbayar itu tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi khusus seperti saat ini.
Lihat Juga :
