Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, PKB Nilai Tanpa Pengawasan Ketat Rugikan Masyarakat
Kamis, 15 Juli 2021 - 07:25 WIB
loading...
A
A
A
Dia melihat banyak faktor yang menyebabkan kenapa PPKM Darurat masih banyak kelemahan. Luqman mengungkapkan yang pertama adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini.
Kedua, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat. Dan, ketiga banyak daerah yang tidak memberi penjelasan 'clear' mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung.
Karena itu, jika tren penyebaran COVID-19 masih terus naik dan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat setelah 20 Juli, Anggota Fraksi PKB ini meminta agar PPKM Darurat harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan ketegasan pemberian sanksi kepada siapa pun yang melanggarnya. Baca juga: PPKM Darurat Bakal Diperpanjang, KSPI Minta Pengusaha yang PHK Buruh Ditindak
"Jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian COVID-19. Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi. Dan, bisa juga malah menggerus legitimasi politik pemerintah," tutur pria yang juga Ketua PP GP Ansor itu.
Kedua, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat. Dan, ketiga banyak daerah yang tidak memberi penjelasan 'clear' mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung.
Karena itu, jika tren penyebaran COVID-19 masih terus naik dan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat setelah 20 Juli, Anggota Fraksi PKB ini meminta agar PPKM Darurat harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan ketegasan pemberian sanksi kepada siapa pun yang melanggarnya. Baca juga: PPKM Darurat Bakal Diperpanjang, KSPI Minta Pengusaha yang PHK Buruh Ditindak
"Jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian COVID-19. Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi. Dan, bisa juga malah menggerus legitimasi politik pemerintah," tutur pria yang juga Ketua PP GP Ansor itu.
(kri)
Lihat Juga :
