Ketua DPD RI Imbau Petugas Lebih Sensitif Hadapi Masyarakat Saat Operasi PPKM Darurat
Rabu, 14 Juli 2021 - 15:42 WIB
loading...
Banyaknya perselisihan antara petugas dan masyarakat saat operasi PPKM Darurat, menjadi sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Banyaknya perselisihan antara petugas dan masyarakat saat operasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, menjadi sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti .
Apalagi, perselisihan tersebut terjadi di sejumlah daerah. Di Kota Bandar Lampung, perselisihan melibatkan petugas dengan pedagang. Sementara di Pos Penyekatan Daan Mogot, Jakarta Barat, sempat terjadi ketegangan yang melibatkan personel Paspampres. Bahkan, di Kenjeran, Surabaya, satu mobil polisi rusak berat akibat seorang pedagang memancing keributan warga.
Menyikapi hal tersebut, LaNyalla kembali meminta petugas, baik dari institusi Polri, TNI, maupun Satpol PP, untuk mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat saat memberi peringatan.
"Sejak awal PPKM Darurat diberlakukan, saya sudah mengingatkan agar petugas menjalankan tugasnya secara humanis. Banyak masyarakat yang kondisinya sudah sulit akibat pandemi, dan PPKM Darurat membuat masyarakat yang mencari nafkah dengan mengandalkan pemasukan harian, menjadi semakin kesusahan. Maka penting sekali agar petugas lebih sensitif ketika mengingatkan pelanggar," tutur LaNyalla, Rabu (14/7/2021).
Menurut LaNyalla, petugas pun harus mengetahui sektor-sektor yang seharusnya mendapatkan prioritas. "Petugas harus memahami sektor-sektor esensial, non esensial dan kritikal. Berdasarkan Inmendagri No 15/ tahun 2021, pekerja di bidang esensial dan kritikal boleh melewati penyekatan PPKM Darurat. Apabila petugas memahami dengan benar aturan pelaksanaan PPKM Darurat , keributan bisa dihindari. Khususnya jika melibatkan personel TNI, Polri, temasuk juga Paspampres," jelasnya.
Jika petugas menemukan masyarakat melakukan pelanggaran, Senator asal Jawa Timur itu mengatakan penindakan harus dilakukan secara humanis.
Baca juga: PPKM Darurat di Bali Diperketat, Tapi Kasus COVID-19 Terus Pecah Rekor
"Boleh saja penindakan dilakukan, termasuk penangkapan. Tapi harus dipastikan dahulu jika hal tersebut merupakan langkah terakhir. Tetap utamakan pendekatan humanis, agar masyarakat tidak merasa tertekan dalam kondisi yang memang sulit. Di sinilah sensitivitas dibutuhkan. Tindakan tegas bisa dilakukan petugas jika ada situasi yang membahayakan," tuturnya.
Mantan Ketua Umum PSSI ini mengingatkan, bila petugas kaku dan mengingatkan warga secara kasar dalam pelaksanaan PPKM Darurat, akan timbul narasi yang kurang baik bagi pemerintah. Untuk itu, petugas tidak bisa hanya melihat pelaksanaan PPKM Darurat dari kaca mata hitam dan putih saja.
"Memang benar penertiban PPKM Darurat memerlukan ketegasan agar masyarakat mematuhi aturan. Sehingga penyebaran Corona tidak semakin masif. Tapi di sisi lain, kita harus memikirkan bagaimana kondisi masyarakat, khususnya yang berada di kelas bawah. Ada atau tidak ada PPKM Darurat, mereka tetap harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dan ingat, tidak semua jenis pekerjaan bisa work from home," katanya.
Baca juga: Cegah Mobilitas Masyarakat Jelang Idul Adha, Polisi Tambah Pos Penyekatan PPKM Darurat
"Ada banyak orang yang terpaksa tetap harus keluar rumah agar mendapatkan penghasilan. Kita lihat di media sosial juga sudah mulai banyak pandangan negatif akibat ketidakpekaan petugas saat melakukan penertiban dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Hal ini harus dihindari," sambung LaNyalla.
Ia pun meminta pimpinan TNI/Polri dan Kepala Daerah memberikan pemahaman lebih mendalam kepada petugas pelaksana penertiban PPKM Darurat di lapangan. Menurutnya, petugas harus selalu diingatkan supaya mengedepankan unsur humanis saat berhadapan dengan masyarakat.
"Jangan gunakan kekerasan kepada warga, baik itu lisan maupun fisik dalam setiap operasi terkait PPKM Darurat. Kalau pertikaian terus menerus terjadi saat adanya penertiban, PPKM bukan tidak mustahil bisa gagal dan justru menjadi bumerang bagi pemerintah," tuturnya.
Untuk itu, LaNyalla memberikan apresiasi terhadap aksi humanis petugas, seperti yang dilakukan Kapolsek Pulogadung Kompol Beddy Suwendi, saat sidak ke Terminal Pulogadung, Jakarta Timur. Kompol Beddy Suwendi diketahui menemukan masih ada pedagang yang tetap buka melebihi batas jam operasi.
"Tapi, Beliau tidak membentak, dan mengingatkan pedagang secara baik-baik. Bahkan Kompol Beddy membeli sebagian dagangan pedagang yang terjaring operasi, agar mereka mau menutup lapaknya. Ini pendekatan yang sangat baik," ucap LaNyalla.
Apresiasi juga diberikan LaNyalla untuk Kasatpol PP Kota Bogor Agus Syach. Saat mendatangi sejumlah lapak pedagang, Agus Syach mengizinkan pedagang membuka warung hingga lebih malam. Syaratnya, tidak boleh makan di tempat. Agus Syach juga memberikan bantuan sembako kepada para pedagang yang ia datangi.
"Seluruh petugas harus meneladani cara Kapolsek Pulogadung dan Kasatpol PP Kota Bogor dalam menghadapi masyarakat. Metode komunikasi dan kepekaan petugas akan menjadi modal keberhasilan PPKM Darurat," ucapnya.
Apalagi, perselisihan tersebut terjadi di sejumlah daerah. Di Kota Bandar Lampung, perselisihan melibatkan petugas dengan pedagang. Sementara di Pos Penyekatan Daan Mogot, Jakarta Barat, sempat terjadi ketegangan yang melibatkan personel Paspampres. Bahkan, di Kenjeran, Surabaya, satu mobil polisi rusak berat akibat seorang pedagang memancing keributan warga.
Menyikapi hal tersebut, LaNyalla kembali meminta petugas, baik dari institusi Polri, TNI, maupun Satpol PP, untuk mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat saat memberi peringatan.
"Sejak awal PPKM Darurat diberlakukan, saya sudah mengingatkan agar petugas menjalankan tugasnya secara humanis. Banyak masyarakat yang kondisinya sudah sulit akibat pandemi, dan PPKM Darurat membuat masyarakat yang mencari nafkah dengan mengandalkan pemasukan harian, menjadi semakin kesusahan. Maka penting sekali agar petugas lebih sensitif ketika mengingatkan pelanggar," tutur LaNyalla, Rabu (14/7/2021).
Menurut LaNyalla, petugas pun harus mengetahui sektor-sektor yang seharusnya mendapatkan prioritas. "Petugas harus memahami sektor-sektor esensial, non esensial dan kritikal. Berdasarkan Inmendagri No 15/ tahun 2021, pekerja di bidang esensial dan kritikal boleh melewati penyekatan PPKM Darurat. Apabila petugas memahami dengan benar aturan pelaksanaan PPKM Darurat , keributan bisa dihindari. Khususnya jika melibatkan personel TNI, Polri, temasuk juga Paspampres," jelasnya.
Jika petugas menemukan masyarakat melakukan pelanggaran, Senator asal Jawa Timur itu mengatakan penindakan harus dilakukan secara humanis.
Baca juga: PPKM Darurat di Bali Diperketat, Tapi Kasus COVID-19 Terus Pecah Rekor
"Boleh saja penindakan dilakukan, termasuk penangkapan. Tapi harus dipastikan dahulu jika hal tersebut merupakan langkah terakhir. Tetap utamakan pendekatan humanis, agar masyarakat tidak merasa tertekan dalam kondisi yang memang sulit. Di sinilah sensitivitas dibutuhkan. Tindakan tegas bisa dilakukan petugas jika ada situasi yang membahayakan," tuturnya.
Mantan Ketua Umum PSSI ini mengingatkan, bila petugas kaku dan mengingatkan warga secara kasar dalam pelaksanaan PPKM Darurat, akan timbul narasi yang kurang baik bagi pemerintah. Untuk itu, petugas tidak bisa hanya melihat pelaksanaan PPKM Darurat dari kaca mata hitam dan putih saja.
"Memang benar penertiban PPKM Darurat memerlukan ketegasan agar masyarakat mematuhi aturan. Sehingga penyebaran Corona tidak semakin masif. Tapi di sisi lain, kita harus memikirkan bagaimana kondisi masyarakat, khususnya yang berada di kelas bawah. Ada atau tidak ada PPKM Darurat, mereka tetap harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dan ingat, tidak semua jenis pekerjaan bisa work from home," katanya.
Baca juga: Cegah Mobilitas Masyarakat Jelang Idul Adha, Polisi Tambah Pos Penyekatan PPKM Darurat
"Ada banyak orang yang terpaksa tetap harus keluar rumah agar mendapatkan penghasilan. Kita lihat di media sosial juga sudah mulai banyak pandangan negatif akibat ketidakpekaan petugas saat melakukan penertiban dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Hal ini harus dihindari," sambung LaNyalla.
Ia pun meminta pimpinan TNI/Polri dan Kepala Daerah memberikan pemahaman lebih mendalam kepada petugas pelaksana penertiban PPKM Darurat di lapangan. Menurutnya, petugas harus selalu diingatkan supaya mengedepankan unsur humanis saat berhadapan dengan masyarakat.
"Jangan gunakan kekerasan kepada warga, baik itu lisan maupun fisik dalam setiap operasi terkait PPKM Darurat. Kalau pertikaian terus menerus terjadi saat adanya penertiban, PPKM bukan tidak mustahil bisa gagal dan justru menjadi bumerang bagi pemerintah," tuturnya.
Untuk itu, LaNyalla memberikan apresiasi terhadap aksi humanis petugas, seperti yang dilakukan Kapolsek Pulogadung Kompol Beddy Suwendi, saat sidak ke Terminal Pulogadung, Jakarta Timur. Kompol Beddy Suwendi diketahui menemukan masih ada pedagang yang tetap buka melebihi batas jam operasi.
"Tapi, Beliau tidak membentak, dan mengingatkan pedagang secara baik-baik. Bahkan Kompol Beddy membeli sebagian dagangan pedagang yang terjaring operasi, agar mereka mau menutup lapaknya. Ini pendekatan yang sangat baik," ucap LaNyalla.
Apresiasi juga diberikan LaNyalla untuk Kasatpol PP Kota Bogor Agus Syach. Saat mendatangi sejumlah lapak pedagang, Agus Syach mengizinkan pedagang membuka warung hingga lebih malam. Syaratnya, tidak boleh makan di tempat. Agus Syach juga memberikan bantuan sembako kepada para pedagang yang ia datangi.
"Seluruh petugas harus meneladani cara Kapolsek Pulogadung dan Kasatpol PP Kota Bogor dalam menghadapi masyarakat. Metode komunikasi dan kepekaan petugas akan menjadi modal keberhasilan PPKM Darurat," ucapnya.
(zik)
Lihat Juga :
