Pemerintah Siapkan Perpanjangan PPKM Darurat, Golkar: Evaluasi Dulu
loading...
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta rencana perpanjangan kebijakan PPKM Darurat yang berakhir seharusnya pada 20 Juli 2021 untuk dikaji lagi. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta PPKM Darurat yang berakhir pada 20 Juli 2021 untuk dikaji dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk diperpanjang. "Banyak yang bertanya apakah perlu diperpanjang atau tidak, jawaban saya sederhana, evaluasi dahulu PPKM Darurat selama dua Minggu ini," ujar Ace Hasan Syadzily, Rabu (14/7/2021).
Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan dan memiliki kajian yang mendalam tentang kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu.
"Tentu kajian tersebut didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini. Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik, atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat," jelas Ace Hasan Syadzily.
Dari situ kemudian dapat diketahui sudah sejauhmana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada trend pengendalian yang lebih baik.
"Sejauhmana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan," lanjut Ace Hasan Syadzily.
Selain itu kata Ace, program vaksinasi Covid-19 juga harus terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas bisa dikatakan terpenuhi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin, dengan merk apapun asal memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan merata.
"Melakukan pemerataan program vaksinasi secara massif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula," kata Ace Hasan Syadzily.
Ia meminta pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Menurutnya perlu diselesaikan terlebih dahulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.
"Saya berkeyakinan Pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan kedisiplinan masyarakat," jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah secepatnya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak ekonomi kebutuhan dasarnya. "Jangan sampai PPKM Darurat membuat masyarakat semakin sulit hidupnya," tandas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan dan memiliki kajian yang mendalam tentang kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu.
"Tentu kajian tersebut didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini. Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik, atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat," jelas Ace Hasan Syadzily.
Dari situ kemudian dapat diketahui sudah sejauhmana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada trend pengendalian yang lebih baik.
"Sejauhmana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan," lanjut Ace Hasan Syadzily.
Selain itu kata Ace, program vaksinasi Covid-19 juga harus terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas bisa dikatakan terpenuhi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin, dengan merk apapun asal memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan merata.
"Melakukan pemerataan program vaksinasi secara massif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula," kata Ace Hasan Syadzily.
Ia meminta pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Menurutnya perlu diselesaikan terlebih dahulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.
"Saya berkeyakinan Pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan kedisiplinan masyarakat," jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah secepatnya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak ekonomi kebutuhan dasarnya. "Jangan sampai PPKM Darurat membuat masyarakat semakin sulit hidupnya," tandas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
(muh)
Explore More