Anggap Pendidikan Cermin Intelektualitas Capres, Peneliti LIPI Kritik Syarat SMA

Selasa, 13 Juli 2021 - 21:10 WIB
loading...
Anggap Pendidikan Cermin...
Peneliti LIPI Lili Romli mengusulkan agar syarat pendidikan minimal SMA untuk capres direvisi menjadi minimal pendidikan tinggi. Foto/ist
A A A
JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) Lili Romli berharap dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu tentang syarat calon presiden dan wakil presiden hanya sebatas SMA. Dia menilai bahwa intelektualitas seseorang harus menjadi faktor penting yang harus dimiliki para calon pemimpin bangsa.

"Aspek yang harus dipenuhi oleh capres tiga hal karakter atau integritas, visi atau intelektual dan rekam jejak. Ini penting menjadi catatan," kata Lili Romli dalam zoom meeting, Selasa (13/7/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, keberhasilan kepemimpinan seseorang tidak hanya dilandasi popularitas semata, namun juga intelektualitas sehingga harus dilakukan revisi. "Saya berharap UU Pilpres dilakukan revisi di sana," jelasnya.

Dengan pendidikan tinggi tingkat intelektualitas juga semakin tinggi. Dia berharap tiga hal tersebut menjadi catatan para pemimpin partai dalam melakukan rekrutmen anggota partai yang nantinya mengisi pemerintahan.

Baca juga: Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar Dianggap Paling Miliki Kapasitas sebagai Capres 2024

"Mestinya ini dicatat oleh pemimpin partai. Jangan disodorkan karena faktor popularitas minus kapasitas tetap didorong. Karena di UU boleh minimal SLTA bisa jadi dibajak, karena banyak pembajakan kan UU tidak melarang sehingga terjadi pembajakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an menyebut bahwa dari hasil penelitian yang ditujukan kepada para pakar, aktivis dan sejumlah tokoh masyarakat berharap calon presiden harus memiliki aspek karakter dan integritas dengan nilai 35,6 persen, visi dan intelektualitas sebanyak 24,2 persen, dan track record/rekam jejak 18,2 persen merupakan aspek yang paling penting dan harus dimiliki oleh seorang Presiden RI 2024.

Survei dilakukan 2-10 Juli 2021 dengan melibatkan 130 pakar/public opinion makers dan menggunakan metode purposive sampling, yakni sampling diambil tidak secara acak dan sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan mulai dari akademisi, aktivis mahasiswa, pemimpin parpol dan sejumlah elemen lain.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Komisi II DPR Bakal...
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Imbas Penggunaan Jet Pribadi
KPU Tepis Tudingan Roy...
KPU Tepis Tudingan Roy Suryo Selundupkan Aturan Soal Ijazah untuk Loloskan Gibran
Minta Relawan Tak Terpancing...
Minta Relawan Tak Terpancing Isu Negatif, Gibran: Saya Sendiri Saja Tidak Pernah Menanggapi
Jelang Setahun Pemerintahan...
Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Wapres Temui Relawan Pendukung
Saraswati Rahayu Mundur...
Saraswati Rahayu Mundur dari DPR, PB PII: Jadi Teladan Politik Generasi Muda
Berkaca dari Pilpres...
Berkaca dari Pilpres pada Momen Pemilihan Ketum PSI, Kaesang: Yang Menang Nomor 2
Kantor Sekretariat DPD...
Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Puncak Jaya Dibakar, Deiron Kogoya: Pemilukada Sudah Selesai, Pelaku Harus Diusut!
DPW Partai Perindo Jakarta...
DPW Partai Perindo Jakarta Kunjungi KPU DKI Bahas Verifikasi Parpol hingga Dana Bantuan Politik
Terima Audiensi DPW...
Terima Audiensi DPW Perindo, Ketua KPU DKI: Nilai Dana Bantuan Politik Rp7.500 per Satu Suara
Rekomendasi
GAPKI: Pengawasan Ekspor...
GAPKI: Pengawasan Ekspor Sawit Sudah Ketat, Kuncinya Penegakan Hukum
Jet Tempur China dan...
Jet Tempur China dan Rusia Kompak Masuk ke Zona Pertahanan Udara Korsel
Honda BeAT 2026 Resmi...
Honda BeAT 2026 Resmi Berubah: Harga Mulai Rp19 Juta, Ini Daftar Lengkap Pembaruannya
Berita Terkini
Saatnya Muktamar NU...
Saatnya Muktamar NU Hadirkan Kepemimpinan yang Tak Lagi Wariskan Pertengkaran Berkepanjangan
Bareskrim Didesak Pulihkan...
Bareskrim Didesak Pulihkan Hak Korban Penipuan dan Penggelapan Dana Syariah Indonesia
Pengamat: Penegakan...
Pengamat: Penegakan Hukum Jadi Cermin Kualitas Demokrasi
Kemendagri dan DPR Sinergi...
Kemendagri dan DPR Sinergi Pemberdayaan Ormas untuk Percepat Kesejahteraan Masyarakat NTB
Survei Puspoll Indonesia,...
Survei Puspoll Indonesia, Kepuasan Publik Atas Kinerja Presiden Prabowo Capai 64,8 Persen
Jokowi Minta Kader PSI...
Jokowi Minta Kader PSI Hidupkan Mesin Partai sampai Tingkat Desa
Infografis
Donald Trump Perintahkan...
Donald Trump Perintahkan Hapus Departemen Pendidikan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved