Soal Vaksin Berbayar, Jaksa Agung Sebut Kondisi Extraordinary Bukan Komersialisasi
loading...
Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan program vaksin mandiri dan gotong royong yang berbayar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan program vaksin mandiri dan gotong royong yang berbayar. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga yang membahas program tersebut.
Burhanuddin berpendapat bahwa pelaksanaan vaksinasi mandiri ini merupakan kondisi yang extraordinary karena terjadi kondisi darurat. Baca juga: Survey P2G: Mayoritas Orang Tua Setuju Vaksinasi Anak
"Sehingga langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah perlu dilakukan secara optimal," ujar Jaksa Agung dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (12/7/2021).
Kendati demikian, ia berpendapat bahwa sosialisasi kepada publik perlu dilakukan terlebih dahulu secara matang mengenai program Vaksinasi Gotong Royong ini. Dimana, program ini merupakan dukungan dan wujud partisipasi dari masyarakat dalam rangka percepatan terbentuknya herd immunity (kekebalan kelompok).
"Perlu adanya pemahaman bahwa vaksin mandiri ini bukan swastanisasi atau melepaskan tanggung jawab pemerintah pada swasta maupun pandangan komersialisasi vaksinasi," katanya.
Burhanuddin berpendapat bahwa pelaksanaan vaksinasi mandiri ini merupakan kondisi yang extraordinary karena terjadi kondisi darurat. Baca juga: Survey P2G: Mayoritas Orang Tua Setuju Vaksinasi Anak
"Sehingga langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah perlu dilakukan secara optimal," ujar Jaksa Agung dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (12/7/2021).
Kendati demikian, ia berpendapat bahwa sosialisasi kepada publik perlu dilakukan terlebih dahulu secara matang mengenai program Vaksinasi Gotong Royong ini. Dimana, program ini merupakan dukungan dan wujud partisipasi dari masyarakat dalam rangka percepatan terbentuknya herd immunity (kekebalan kelompok).
"Perlu adanya pemahaman bahwa vaksin mandiri ini bukan swastanisasi atau melepaskan tanggung jawab pemerintah pada swasta maupun pandangan komersialisasi vaksinasi," katanya.
(kri)
Lihat Juga :
