Ketua MPR Dukung Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat Corona
Sabtu, 10 Juli 2021 - 20:42 WIB
loading...
Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung pemanfaatan halaman Kompleks Parlemen Senayan atau Gedung MPR/DPR/DPD RI sebagai RS pendukung darurat Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung pemanfaatan halaman Kompleks Parlemen Senayan atau Gedung MPR/DPR/DPD RI sebagai rumah sakit (RS) pendukung darurat Covid-19 (virus Corona), jika RS di Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung para pasien Covid-19. Tenda dan kasur lipat yang biasa digunakan personel kepolisian saat tugas pengamanan bisa digunakan sebagai bangsal darurat.
"Kesekjenan MPR/DPR/DPD RI dapat saling berkoordinasi. Termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya, Direktorat PAM Obvit, bersama perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) atau Pemuda Pancasila," kata Kepala Badan Bela Negara FKPPI dalam Rapat Koordinasi Virtual FKPPI di Jakarta yang dikutip melalui keterangan pers, Sabtu (10/7/2021).
"Dengan demikian halaman komplek majelis bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat Covid-19, agar dapat mengurangi beban rumah sakit yang sudah over kapasitas. Sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah Covid-19," sambungnya.
Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, ketaatan warga masyarakat dalam mematuhi peraturan PPKM Darurat, disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menerima vaksinasi Covid-19, merupakan bagian dari sikap bela negara. Tidak hanya melindungi diri sendiri, keluarga, serta anggota masyarakat dari serangan virus Covid-19, tetapi juga turut melindungi kehancuran negara.
"Karenanya kader FKPPI di berbagai daerah harus menjadi teladan bagi setiap anggota masyarakat sekitar. Karena jika pandemi ini terus berlarut akibat masyarakat tidak taat PPKM Darurat, tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menghindari vaksinasi, selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa juga akan menyebabkan krisis ekonomi, sosial, dan politik, yang berkepanjangan," ujar Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, khusus untuk membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi Covid-19, FKPPI akan membentuk Gugus Tugas Vaksinasi Covid-19. Mengingat FKPPI bersama organisasi kemasyarakatan lain pernah sukses menjalankan vaksinasi Covid-19 untuk 3.000 lansia dan pekerja sektor pariwisata, yang dilakukan di Hotel Sultan pada April 2021 lalu.
"Melalui Gugus Tugas, kesuksesan tersebut akan disebarkan hingga ke FKPPI di berbagai daerah. Dengan bergotong royong, pemerintah bertindak sebagai penyedia vaksin, Gugus Tugas FKPPI akan bekerjasama dengan berbagai stakeholders untuk menyiapkan tenaga kesehatan sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti jarum suntik dan tempat pelaksanaan vaksinasi. Sehingga membantu mengurangi beban kerja sekaligus beban pengeluaran negara," paparnya.
Dalam Rakor tersebut, turut serta para pengurus FKPPI, antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekjen Anna Sentot Rumekso, Ketua OKK Didin, Dir. Hub Antar Lembaga Badan Bela Negara Nila Ayunda, Sekdir Hub Antar Lembaga Badan Bela Negara Erwin Rachimi, Dir Umum Dan Pemberdayaan Anggota Badan Bela Negara Pardamean Tambunan, Dir Pemberdayaan Wanita Badan Bela Negara Tria Yunus, serta Ketum GM FKPPI Sandi Mandela Simanjuntak.
"Kesekjenan MPR/DPR/DPD RI dapat saling berkoordinasi. Termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya, Direktorat PAM Obvit, bersama perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) atau Pemuda Pancasila," kata Kepala Badan Bela Negara FKPPI dalam Rapat Koordinasi Virtual FKPPI di Jakarta yang dikutip melalui keterangan pers, Sabtu (10/7/2021).
"Dengan demikian halaman komplek majelis bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat Covid-19, agar dapat mengurangi beban rumah sakit yang sudah over kapasitas. Sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah Covid-19," sambungnya.
Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, ketaatan warga masyarakat dalam mematuhi peraturan PPKM Darurat, disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menerima vaksinasi Covid-19, merupakan bagian dari sikap bela negara. Tidak hanya melindungi diri sendiri, keluarga, serta anggota masyarakat dari serangan virus Covid-19, tetapi juga turut melindungi kehancuran negara.
"Karenanya kader FKPPI di berbagai daerah harus menjadi teladan bagi setiap anggota masyarakat sekitar. Karena jika pandemi ini terus berlarut akibat masyarakat tidak taat PPKM Darurat, tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menghindari vaksinasi, selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa juga akan menyebabkan krisis ekonomi, sosial, dan politik, yang berkepanjangan," ujar Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, khusus untuk membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi Covid-19, FKPPI akan membentuk Gugus Tugas Vaksinasi Covid-19. Mengingat FKPPI bersama organisasi kemasyarakatan lain pernah sukses menjalankan vaksinasi Covid-19 untuk 3.000 lansia dan pekerja sektor pariwisata, yang dilakukan di Hotel Sultan pada April 2021 lalu.
"Melalui Gugus Tugas, kesuksesan tersebut akan disebarkan hingga ke FKPPI di berbagai daerah. Dengan bergotong royong, pemerintah bertindak sebagai penyedia vaksin, Gugus Tugas FKPPI akan bekerjasama dengan berbagai stakeholders untuk menyiapkan tenaga kesehatan sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti jarum suntik dan tempat pelaksanaan vaksinasi. Sehingga membantu mengurangi beban kerja sekaligus beban pengeluaran negara," paparnya.
Dalam Rakor tersebut, turut serta para pengurus FKPPI, antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekjen Anna Sentot Rumekso, Ketua OKK Didin, Dir. Hub Antar Lembaga Badan Bela Negara Nila Ayunda, Sekdir Hub Antar Lembaga Badan Bela Negara Erwin Rachimi, Dir Umum Dan Pemberdayaan Anggota Badan Bela Negara Pardamean Tambunan, Dir Pemberdayaan Wanita Badan Bela Negara Tria Yunus, serta Ketum GM FKPPI Sandi Mandela Simanjuntak.
(maf)
Lihat Juga :
