Puan Minta Pemerintah Perbaiki Akses Informasi Layanan Kesehatan Corona

JAKARTA - Mulai hari ini, pemerintah mengoperasikan Asrama Haji Pondok Gede sebagai lokasi isolasi pasien Covid-19. Di Asrama Haji tersebut, ada 910 tempat tidur isolasi, termasuk 36 High Care Unit (HCU), dan 370 tempat tidur untuk tenaga kesehatan (nakes). Serta, tambahan lokasi isolasi bagi pasien Covid-19 di sejumlah rusun di Jakarta.

Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendata dan menginformasikan ketersediaan tempat tidur di pusat layanan kesehatan bagi pasien Covid-19. Hal ini juga perlu dilakukan di wilayah luar Jawa dan Bali untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

“Manfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan kesehatan bagi pasien Covid-19. Gandeng masyarakat, komunitas, dan dunia usaha untuk bersama-sama, bahu membahu terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 ini,” kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (10/7/2021).

Politikus PDIP ini melihat, sejauh ini masih banyak ditemui orang yang kebingungan mencari rumah sakit untuk perawatan Covid-19. Tingginya angka keterisian tempat tidur di kota-kota besar di Pulau Jawa memang perlu diantisipasi dengan gerak cepat dan tepat dari pemerintah maupun masyarakat.

“Jangan sampai ada lagi, pasien Covid-19 yang tidak mendapat layanan kesehatan paripurna karena persoalan keterbatasan informasi,” ujar mantan Menko PMK itu.

Lebih dari itu, Puan mengapresiasi masyarakat yang proaktif menjadi relawan maupun membentuk komunitas untuk membantu menginformasikan kebutuhan donor plasma, peminjaman tabung oksigen dan tempat pengisian oksigen medis, serta pengaktualan data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

“Dalam menghadapi pandemi ini, semangat gotong royong rakyat Indonesia semakin kokoh dan terwujud nyata dalam berbagai aksi sosial yang muncul dari bawah,” jelasnya.

Dalam menghadapi ancaman Covid-19, Puan Maharani mengajak seluruh stakeholders di daerah mulai dari gubernur hingga lurah maupun kepala desa proaktif dalam berkomunikasi dua arah dengan warganya. Dengan begitu, para pemimpin bisa mengetahui kebutuhan aktual rakyatnya.

“Manfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik luring maupun daring, agar rakyat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat ditangani para tenaga kesehatan dengan baik,” tuturnya.

Ia mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komunikasi publik terkait terjadinya gelombang 2 Covid-19. Terjadinya disinformasi mesti ditekan agar penanganan Covid-19 dapat optimal dilakukan.