Rakyat Lagi Susah, Jangan Ditambah Susah Lagi dengan Wacana Bangun Rumah Sakit Khusus Pejabat

Jum'at, 09 Juli 2021 - 10:19 WIB
loading...
Rakyat Lagi Susah, Jangan...
Pasien Covid-19 dibantu petugas untuk dirawat di RS. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin ikut mengkritik usulan agar pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terpapar virus Covid-19. Ujang tidak setuju dengan usulan dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw itu.

"Rakyat sedang susah. Jangan ditambah susah lagi dengan wacana membangun rumah sakit khusus pejabat. Yang mesti dibuat itu kuburan khusus untuk para pejabat," kata Ujang kepada SINDOnews, Jumat (9/7/2021).

Menurut Ujang, Wasekjen PAN Rosaline merupakan contoh orang yang tidak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Ujang menambahkan, rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran.

"Namun di saat yang sama pejabatnya bicara hal yang keblinger, ingin privilege. Beberapa waktu yang lalu sudah di-acc plat mobil khusus anggota DPR RI. Sekarang minta fasilitas rumah sakit khusus pejabat. Emang negara ini milik mereka?" tutur Ujang.



Ujang menegaskan negara ini milik rakyat, bukan milik para pejabat. "Bila perlu pun mereka minta disiapkan pemakaman khusus pejabat," imbuhnya.

Ujang berpendapat, seharusnya di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, kemudian di saat rakyat satu per satu berguguran karena virus itu, usulan rumah sakit khusus pejabat itu tidak dilontarkan. Menurut Ujang, tidak ada urgensinya sama sekali membangun rumah sakit khusus pejabat.

Justru, kata dia, membangun rumah sakit khusus pejabat akan menambah beban keuangan negara. Maka itu, dia menilai pengusul rumah sakit khusus pejabat itu seharusnya malu dan meminta maaf.

"Utang negara yang menggunung dan APBN yang minus harusnya mereka sadar diri. Dan juga akan menambah rasa benci rakyat pada mereka. Karena akan menciptakan ketidakadilan," pungkasnya.

Diketahui, DPP Partai Amanat Nasional (PAN) telah memberikan teguran kepada Dokter Rosaline Irene Rumaseuw atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat . Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Komandan RSMC Kunjungi...
Komandan RSMC Kunjungi Anggotanya yang Terdampak Banjir di Jakarta, Bogor, dan Bekasi
Dirawat di Rumah Sakit,...
Dirawat di Rumah Sakit, Wali Kota Semarang Mbak Ita Batal Penuhi Panggilan KPK
Menkes: Sistem Pembayaran...
Menkes: Sistem Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan ke RS Bakal Diubah
Kolaborasi Indonesia-Palestina...
Kolaborasi Indonesia-Palestina Bangun Kembali Rumah Sakit di Gaza
Northern Heart Hospital,...
Northern Heart Hospital, RS Khusus Jantung di Penang dengan Fasilitas Canggih dan Modern
Rumah Sakit Khusus Jantung...
Rumah Sakit Khusus Jantung Northern Heart Hospital di Penang Malaysia Resmi Beroperasi
Profil Adita Irawati,...
Profil Adita Irawati, Jubir Presiden yang Viral Karena Sebut Rakyat Jelata
Diresmikan Titiek Soeharto,...
Diresmikan Titiek Soeharto, JWCC Rumah Sakit Pilihan Utama Ibu dan Anak di Jakarta
Komitmen Berkelanjutan,...
Komitmen Berkelanjutan, Pemkot Surabaya Wujudkan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
Rekomendasi
MNC Sekuritas dan Sucor...
MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Berapa Kg Zakat Fitrah...
Berapa Kg Zakat Fitrah untuk 1 Orang? Simak Ketentuannya
Ini 5 Fakultas/Sekolah...
Ini 5 Fakultas/Sekolah ITB dengan Keketatan Tertinggi pada SNBT 2025, Tertarik?
Berita Terkini
Eksepsi Ditolak, Tom...
Eksepsi Ditolak, Tom Lembong: Kami Hormati Putusan Majelis Hakim
10 menit yang lalu
Presiden Bakal Umumkan...
Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening
1 jam yang lalu
Menkomdigi Sebut Status...
Menkomdigi Sebut Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional
2 jam yang lalu
Ahok Penuhi Panggilan...
Ahok Penuhi Panggilan Kejagung: Apa yang Saya Tahu Akan Saya Sampaikan!
2 jam yang lalu
Daftar Lengkap 10 Kapolda...
Daftar Lengkap 10 Kapolda Baru pada Mutasi Polri Maret 2025, Ini Nama-namanya
3 jam yang lalu
Mutasi Polri Maret 2025:...
Mutasi Polri Maret 2025: Irjen Rusdi Hartono Jabat Kapolda Sulsel, Brigjen Mardiyono Kapolda Bengkulu
3 jam yang lalu
Infografis
Erdogan Berkuasa Lagi,...
Erdogan Berkuasa Lagi, 3 Konsekuensi Buruknya bagi Rakyat Turki
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved