Rocky Gerung Sebut Perubahan dan Situasi Politik Butuh Sentuhan Perempuan

JAKARTA - Filsuf sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung menilai, perubahan dan situasi politik hari ini sangat memerlukan sentuhan kepemimpinan perempuan, yang menurutnya bisa lebih baik dalam mendistribusikan keadilan.



"Perempuan ahli dalam mendistribusikan keadilan, mereka mampu memahami keadilan bahkan sebelum membaca teori. bagi perempuan yang terbiasa memberikan kehidupan, membagi dan mendistribusi keadilan bisa lebih mudah," kata Rocky.

Untuk itu, Rocky pun meminta PUAN organisasi sayap PAN sebagai salah satu wadah bagi pendidikan politik perempuan dapat menjadi pelopor kembali bangkitnya kaukus perempuan yang mampu merangkul perempuan lintas parpol dan latar belakang yang punya kepedulian terhadap politik dan ekadilan.

Hanya saja, Rocky juga mengingatkan bahwa tantangannya cukup berat karena seringkali halangan bagi kiprah perempuan adalah arogansi laki-laki yang seringkali tak ingin ada perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

"Beruntung di PAN Ketua Umumnya memahami bahwa kiprah perempuan dalam politik dan keadilan ini penting untuk terus diberikan ruang," ungkap Presiden Akal Sehat ini.

Sementara itu, Ketua Umum PUAN, Intan Fauzi mengatakan, di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kiprah perempuan dalam dunia politik salah satunya dengan afirmasi 30% di kepengurusan partai politik, juga penyelenggaraan pemilu. Maka, keterlibatan perempuan di politik harus berani Parle atau bersuara untuk benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi orang banyak.

"Kiprah perempuan di dunia politik baik legislatif, eksekutif harus nyata dan terasa manfaatnya," kata Intan saat menjadi keynote speakerm

Anggota DPR ini menjelaskan, PAN selalu memberikan ruang yang luas untuk perempuan menyuarakan aspirasi dalam dunia politik. Karena, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selalu mendukung dan memberi ruang yang luas kepada perempuan untuk berbuat bagi masyarakat.

"Di Fraksi DPR RI misalnya, tujuh Anggota DPR RI dan banyak Dewan Perempuan di DPRD diwajibkan aktif bersuara di komisi masing masing untuk membantu masyarakat," tambah Intan Fauzi.

Kemudian, aktivis perempuan yang juga pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti berpendapat bahwa kiprah perempuan dalam politik sangat tergantung pada pendidikan politik kepada kaum perempuan itu sendiri.

"Saya kira bukan soal berapa persen kuota perempuan dalam berbagai suksesi politik. Mau 30% sekalipun jika hanya dijadikan pelengkap dan penggembira saya kira perempuan tetap tidak akan bisa memperjuangkan aspirasinya. Misalnya, apakah jumlah anggota DPR perempuan saat ini sudah mencapai 30%?," tukasnya.