WNA Boleh Masuk, Wasekjen Demokrat Sebut PPKM Darurat Melempem
Senin, 05 Juli 2021 - 10:54 WIB
loading...
Wasekjen Partai Demokrat Irwan menyebut kebijakan PPKM darurat melempem karena masih mengizinkan warga asing masuk. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Masuknya 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassardisayangkan banyak pihak. Pasalnya, kejadian seperti ini terus berulang dan memperkaya varian Covid-19 di Tanah Air. Terlebih kedatangan mereka berekatan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat .
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan melihat sejak awal kebijakan PPKM Darurat tidak maksimal, bahkan melempem.
"PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini saat dihubungi, Senin (5/7/2021).
Baca juga: Hari Ketiga PPKM Darurat, Pos Penyekatan Kalimalang Macet Total
Alasannya, Irwan memberkan, pemerintah telah gagal mendapatkan kembali kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu menangani pandemi ini. Hari ini, masyarakat dipaksa dan diancam pidana untuk patuh, tapi pemerintah sendiri gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan.
"Rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya tetapi transportasi penumpang internasional darat, laut dan juga udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Semua kan tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia tapi virus dari luar negeri tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi," tukasnya.
Menurut Anggota Komisi V DPR ini, kalau benar pemerintah ingin PPKM Darurat ini berhasil menekan laju kasus di Tanah Air, pemerintah harus meyakinkan rakyat dan membuat rakyat patuh terhadap aturan pemerintah. Salah satunya dengan menutup pintu masuk internasional, karena varian baru terus muncul di berbagai negara.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan melihat sejak awal kebijakan PPKM Darurat tidak maksimal, bahkan melempem.
"PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini saat dihubungi, Senin (5/7/2021).
Baca juga: Hari Ketiga PPKM Darurat, Pos Penyekatan Kalimalang Macet Total
Alasannya, Irwan memberkan, pemerintah telah gagal mendapatkan kembali kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu menangani pandemi ini. Hari ini, masyarakat dipaksa dan diancam pidana untuk patuh, tapi pemerintah sendiri gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan.
"Rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya tetapi transportasi penumpang internasional darat, laut dan juga udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Semua kan tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia tapi virus dari luar negeri tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi," tukasnya.
Menurut Anggota Komisi V DPR ini, kalau benar pemerintah ingin PPKM Darurat ini berhasil menekan laju kasus di Tanah Air, pemerintah harus meyakinkan rakyat dan membuat rakyat patuh terhadap aturan pemerintah. Salah satunya dengan menutup pintu masuk internasional, karena varian baru terus muncul di berbagai negara.
Lihat Juga :
