WNA Boleh Masuk, Wasekjen Demokrat Sebut PPKM Darurat Melempem

JAKARTA - Masuknya 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassardisayangkan banyak pihak. Pasalnya, kejadian seperti ini terus berulang dan memperkaya varian Covid-19 di Tanah Air. Terlebih kedatangan mereka berekatan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat .

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan melihat sejak awal kebijakan PPKM Darurat tidak maksimal, bahkan melempem.

"PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini saat dihubungi, Senin (5/7/2021).



Alasannya, Irwan memberkan, pemerintah telah gagal mendapatkan kembali kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu menangani pandemi ini. Hari ini, masyarakat dipaksa dan diancam pidana untuk patuh, tapi pemerintah sendiri gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan.

"Rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya tetapi transportasi penumpang internasional darat, laut dan juga udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Semua kan tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia tapi virus dari luar negeri tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi," tukasnya.

Menurut Anggota Komisi V DPR ini, kalau benar pemerintah ingin PPKM Darurat ini berhasil menekan laju kasus di Tanah Air, pemerintah harus meyakinkan rakyat dan membuat rakyat patuh terhadap aturan pemerintah. Salah satunya dengan menutup pintu masuk internasional, karena varian baru terus muncul di berbagai negara.

"Konkretnya tutup pintu masuk penumpang internasional kemudian kita fokus laksanakan distribusi vaksin dan massifkan testing, tracing dan treatment (3T)," tegas Irwan Fecho.

Namun demikian, kata Irwan, mau bicara apapun, memang dasarnya pemerintah ini sudah kalah dalam melawan pandemi Covid-19. "Jujur saja, Sistem kesehatan yang dibangun pemerintah kalah laju dengan penyebaran covid-19," imbuh legislator asal Kalimantan Timur ini.



Oleh karena itu, Irwan menambahkan, sudah saatnya Presiden Jokowi menyatukan semua potensi anak bangsa, jangan hanya mengandalkan pembantunya di kabinet. Menurutnya, Jokowi perlu memanggil putra-putra terbaik bangsa lainnya untuk memberikan suara, pikiran dan tindakan terbaik untuk mengatasi pandemi, termasuk juga dari pihak oposisi.

"Dalam situasi ini keselamatan rakyat yang utama. Tidak ada salahnya meminta pendapat dan pikiran terbaik termasuk dari bapak SBY. Saya yakin kita semua sama semangat dan tujuannya bagaimana agar bangsa ini bisa selamat lewati pandemi Covid-19," pungkasnya.