Soal PPKM Darurat, PAN: Publik Nilai Penanganan Covid Hanya Berganti Istilah
Rabu, 30 Juni 2021 - 19:33 WIB
loading...
Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay menunggu penjelasan dari pemerintah soal PPKM darurat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay mengaku masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Pemerintah perlu memperjelas definisi PPKM darurat ini.
Saleh menegaskan, kebijakan PPKM darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Jika tidak, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini. Baca juga: Jokowi Tegaskan PPKM Darurat Hanya di Jawa dan Bali
"Tapi, apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/6/2021). Baca juga: Begini Skenario PPKM Darurat Jawa-Bali: Mulai dari WFH 100% hingga Mal Ditutup
Namun, Saleh mempertanyakan kenapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Atau kalau tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan. Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan. Artinya, pada hari kerja diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown diterapkan di akhir pekan. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus covid-19.
"Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," ujarnya.
Lagi pula, kata anggota Komisi IX DPR ini ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. "Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," imbuh Ketua DPP PAN ini.
Selain itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan. Kebutuhan itu antara lain; Ketersedian ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. Tidak lupa, program vaksinasi harus dipercepat.
"Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," tandas legislator Dapil Sumatera Utara II ini.
Saleh menegaskan, kebijakan PPKM darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Jika tidak, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini. Baca juga: Jokowi Tegaskan PPKM Darurat Hanya di Jawa dan Bali
"Tapi, apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/6/2021). Baca juga: Begini Skenario PPKM Darurat Jawa-Bali: Mulai dari WFH 100% hingga Mal Ditutup
Namun, Saleh mempertanyakan kenapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Atau kalau tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan. Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan. Artinya, pada hari kerja diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown diterapkan di akhir pekan. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus covid-19.
"Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," ujarnya.
Lagi pula, kata anggota Komisi IX DPR ini ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. "Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," imbuh Ketua DPP PAN ini.
Selain itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan. Kebutuhan itu antara lain; Ketersedian ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. Tidak lupa, program vaksinasi harus dipercepat.
"Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," tandas legislator Dapil Sumatera Utara II ini.
(cip)
Lihat Juga :
