Selain Jokowi-Megawati-Prabowo, 3 Kelompok Ini Juga King Maker Pilpres 2024

JAKARTA - Selain presiden dan sejumlah tokoh yang menjadi ketua umum partai politik (parpol), ada tiga kelompok yang juga bisa menjadi king maker Pilpres 2024 . Demikian dikatakan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing.

Emrus menjelaskan, kelompok tersebut yakni kelompok kepentingan yang tidak nampak di permukaan tapi memiliki logistik dan powerfull, pemilik grup media yang dapat menggiring opini publik, dan juga kekuatan internasional yang terlibat secara tidak langsung.

"Baru king maker berikutnya saya setuju dengan yang disebut nama-nama tadi. Tapi ada tambahan king maker lagi, the real king maker di sudut komunikasi politik itu kelompok kepentingan," kata Emrus dalam diskusi publik bertajuk 'The King Makers 2024: Megawati, Jokowi, Prabowo, Siapa Lagi?' yang disiarkan secara daring, Rabu (30/6/2021).



Emrus menjelaskan, kelompok kepentingan ini memiliki kekuatan logistik, mereka terlibat dalam diskusi dan dalam penentuan pemasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Mereka berkepentingan agar memiliki power di bidang ekonomi.

"Mereka ini tidak boleh diabaikan, walapun cara penyampaiannya dengan high context, tetapi sangat powerfull, karena bagaimana pun mereka bisa menentukan perjalanan ekonomi kita ke depan," terangnya.



Kedua, Emrus melanjutkan, pemilik media. Opini publik bisa dimainkan oleh para pemilik media ini. Karena itu, para king maker lain juga melihat bahwa pemilik grup media ini perlu dilibatkan. Tentu alasannya, karena media itu bisa mengonstruksi tokoh tertentu, bisa men-downgrade tokoh tertentu dan juga bisa meng-upgrade tokoh tertentu melalui media massa dalam menciptakan realitas personal branding dari seseorang.

"Padahal, kalau kita mau jujur, setiap manusia ada plus minusnya, tapi ketika media tidak diikutsertakan maka mereka ini akan membangun sisi lain yang men-downgrade, fakta memang. Tapi kalau diikutsertakan maka akan diangkat sisi positif, fakta juga. karena itu akan bermain dengan agenda setting dan framing. Jadi pemilik media, salah satu dari pada king maker tersebut," papar Emrus.

Yang terakhir, menurut Dewan Pakar Indonesian Professional Speakers Association (IPSA) ini, meski suatu negara berdaulat, itu hanya secara normatif. Tapi, kalau secara pendekatan objektif, apakah benar berdaulat 100% setiap negara di dunia. Karena, di era globalisasi ini, sudah terjadi interaksi yang begitu kuat sekali, termasuk membentuk dinamika ekonomi di suatu negara tertentu, dinamika demokrasi, dan juga pengaruh-pengaruh lainnya.

"Jadi, kekuatan internasional juga akan menentukan, walaupun secara tidak langsung mereka mengalkulasi ini. Mungkin tidak terlibat dalam suatu penentuan secara diskusi, tetapi secara tidak langsung itu akan menjadi kalkulasi. Misalnya, tokoh si A, dapat dukungan dari lembaga misalnya pemberi pinjaman atau dengan organisasi tertentu misalnya. Itu akan menjadi suatu modal seseorang itu menjadi dicalonkan."