Mantan Ketua IDI: Perlu Penerapan Tegas Selama PPKM Darurat

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin menyambut baik rencana pemerintahan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) darurat . Namun demikian, kata Zaenal, perlu penerapan tegas dan pengawasan ketat selama PPKM darurat.

"Saya pikir sangat baik. Namun perlu pengawasan yang ketat. Pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah saja," kata Zaenal kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (30/6/2021).

Penerapan tegas dan pengawasan ketat diperlukan agar kebijakan PPKM darurat tidak menjadi sia-sia. Zaenal meminta semua pihak bisa sama-sama menahan diri untuk tidak berkegiatan di luar rumah. Anggota Dewan Pertimbangan Pengurus Besar IDI tersebut meyakini jika pandemi terkendali, maka perekonomian bisa kembali normal.

Baca juga: Ketua PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Sukseskan PPKM Darurat

"Kita perlu bersepakat menahan diri (semacam berpuasa) tidak ke mana-ke mana dulu, sampai kondisi membaik," kata Zaenal.

"Kita harus punya keyakinan yang sama, bahwa bila pandemi ini bisa terkendali, maka ekonomi bangsa ini akan membaik. Begitu pula sebaliknya, bila pandemi makin buruk pastilah ekonomi makin ambruk," katanya.

Meski PPKM darurat tidak menutup seluruh kegiatan, Zaenal mengimbau agar ada pengawasan yang ketat dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Ia pun mengimbau agar penggunaan masker tidak asal-asalan selama berada di luar rumah.

"Jadi kalau ditanya apa yang perlu difokuskan? Mungkin penerapan yang tegas dan pengawasan ketat selama PPKM darurat," katanya.

Baca juga: Pemerintah Akan Berlakukan PPKM Darurat, Kapolda Metro: Kami Siap Melaksanakan

Sekadar informasi, angka konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari belakangan ini terus mengalami lonjakan yang drastis, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Bahkan, varian baru dari virus corona yang mematikan dan lebih mudah menular sudah terdeteksi ada di Indonesia.

Indonesia juga mengalami masalah serius lainnya yakni, keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang sudah melebihi batas standar organisasi kesehatan dunia (WHO). Oleh karenanya, pemerintah berencana menerapkan PPKM darurat dalam waktu dekat.