Cegah Paham Radikal Lewat Sinergi Pemerintah, Tokoh Adat dan Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah, tokoh agama , tokoh adat , dan masyarakat Merauke diajak untuk memperkuat pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme . Sinergi tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan itu lebih efektif dan maksimal.

“Hari ini yang terpenting adalah bagaimana kita bersama sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada kita memaksimalkan, mengefektifkan upaya-upaya pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Pernyataan itu diucapkan pada kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Forkopimda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Kabupaten Merauke di Merauke, Kamis (24/6/2021).

Lebih lanjut Boy Rafli mengatakan selama ini, penanganan terorisme yang dilakukan aparat TNI/Polri merupakan dari sisi penegakan hukum. Karena itu upaya soft approach atau pencegahan yang harus dilakukan adalah melakukan penguatan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada satu pun kekerasan yang terjadi dan berdampak menimbulkan korban jiwa, termasuk di tanah Papua.

Ia melanjutkan, sebagai rasa bentuk tanggung jawab, negara harus menemukan cara yang efektif agar kekerasan itu tidak berdampak pada kesengsaraan masyarakat. Sedangkan proses yang terkait dengan penegakan hukum dari pihak masyarakat yang bersenjata tetap dilaksanakan oleh Polri dan TNI. Intinya, tujuan utamanya adalah bagaimana negara menjadi kuat dalam meniadakan perilaku kekerasan apalagi terorisme.

Ia memaparkan bahwa tujuan dari pemerintah membangun Papua adalah untuk membangun kesejahteraan. Pemerintah telah 20 tahun memberikan daerah otonomi khusus sejak 2001 dan telah banyak program yang dijalankan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Papua walaupun perlu banyak evaluasi yang dilakukan.

“Hal ini perlu dukungan dari tokoh agama, tokoh adat. Kita perlu mencari formasi yang baik agar terciptanya Papua yang aman, damai, sejahtera, bahagia,” tutur mantan Kapolda Papua ini.

Salah satu rencana yang akan dikerjakan pemerintah pusat, lanjut Boy, adalah pemekaran provinsi, termasuk informasi yang berkaitan dengan Papua Selatan. Ini adalah bentuk komitmen pusat yang perlu disambut dengan gembira, tetapi tidak boleh membiarkan kekerasan yang mendatangkan korban jiwa ditengah masyarakat.

Boy mengungkapkan, institusinya terus menggagas upaya moderasi dalam beragama. Salah satunya dengan bekerja sama dengan gugus tugas pemuka agama yang ada di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK).

“Kami tahu bahwa tokoh agama memegang peran yang sangat penting untuk membimbing dan mengajak umat agar memiliki tata kelola kehidupan yang baik berdasarkan nilai nilai agama. Negara kita yang berdasarkan ideologi Pancasila mengedepankan semangat toleransi dalam beragama, menghormati syariat dalam beragama yang dijalankan masing masing agama,” imbuh Boy Rafli.

Namun, ungkapnya, yang harus kita waspadai adalah pihak pihak yang menyalahgunakan nilai nilai agama. Agama dijadikan seolah olah alat perjuangan, padahal terorisme tidak diajarkan dalam agama. Ini tentu bertentangan dengan jatidiri bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal ini harus diupayakan agar moderasi dalam beragama bisa terwujud sehingga tidak ada satu agama pun yang mengatakan agamanya paling benar.

Terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Boy mengatakan pendekatan dan dialog tetap menjadi sesuatu yang dikedepankan. Tetapi diakui untuk menjawab persoalan itu sangat tidak mudah. Perlu usaha, perlu koneksi secara langsung agar mereka yang sudah teridentifikasi.

“Kami sedang mencari jalur komunikasi ke pihak mereka. Kita harus membangun komitmen agar kekerasan yang berdampak lahirnya korban jiwa harus kita hentikan tanpa syarat. Karena kita semua adalah makhluk Tuhan yang ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia di dunia,” katanya.