Banyak Desakan Pemberlakuan PSBB Ketat, Satgas: Dampak Ekonomi Sosialnya Terlalu Besar
Selasa, 22 Juni 2021 - 00:34 WIB
loading...
Ketua Satgas COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito. SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Satgas Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro masih efektif menahan lonjakan kasus Covid-19 yang kembali terjadi saat ini.
Hal itu menanggapi adanya masukan dari sejumlah pihak agar pemerintah segera menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown.
Baca juga: Puluhan Petugas Jaga Penyekatan 10 Titik Jakarta
"Sekarang berkembang pertanyaan-pertanyaan atau bahkan petisi kepada Presiden untuk melaksanakan PSBB ataupun lockdown di suatu daerah. Sebenarnya, konsep lockdown, karantina wilayah, atau pun PPKM mikro, ini semua sudah pernah kita coba mulai dari pertama pandemi," ujar Ganip yang disiarkan kanal YouTube Pusdalops BNPB, Senin (21/6/2021).
Ganip mengatakan bahwa subtansi dari lockdown, PPKM, ataupun PSBB adalah penegakan prokes dan pengendalian mobilitas masyarakat.
"Kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial ekonominya, termasuk keamanan, ini implikasinya terlalu besar. Maka secara kegiatan itu sudah dievaluasi, mulai dari PSBB diubah jadi PPKM, kemudian sudah yang ke 12 kali kita melakukan PPKM Mikro," jelasnya.
Sampai dengan saat ini, kata dia, PPKM Mikro terbukti efektif mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Kepala BNPB itu mencontohkan, pada saat libur panjang Natal dan Tahun Baru, dimana saat itu ada penurunan kasus positif Covid-19. Namun, pasca Lebaran kembali mengalami kenaikan.
Baca juga: Didesak Berlakukan PSBB atau Lockdown, Pemerintah Tetap Pilih PPKM Mikro
"Lonjakan ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat dalam rangka liburan panjang yaitu lebaran. Kemudian juga kedisplinan masyarakat yang menurun terhadap proses. Dan yang ketiga terindikasi ada varian baru yang masuk ke wilayah kita, sehingga inilah yang menyebabkan lonjakan itu," ungkapnya.
Sesuai instruksi Mendagri, PPKM Mikro sudah diatur untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, khususnya tempat kerja perkantoran, kegiatan belajar mengajar, tempat ibadah, restoran atau tempat makan, pusat perbelanjaan dan mal, kegiatan seni sosial budaya fasilitas dan transportasi umum.
"Oleh karenanya PPKM Mikro masih diyakini masih efektif untuk bisa mengendalikan itu, dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini menjadi kata kunci yang harus kita bisa laksanakan dengan baik," pungkasnya.
Hal itu menanggapi adanya masukan dari sejumlah pihak agar pemerintah segera menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown.
Baca juga: Puluhan Petugas Jaga Penyekatan 10 Titik Jakarta
"Sekarang berkembang pertanyaan-pertanyaan atau bahkan petisi kepada Presiden untuk melaksanakan PSBB ataupun lockdown di suatu daerah. Sebenarnya, konsep lockdown, karantina wilayah, atau pun PPKM mikro, ini semua sudah pernah kita coba mulai dari pertama pandemi," ujar Ganip yang disiarkan kanal YouTube Pusdalops BNPB, Senin (21/6/2021).
Ganip mengatakan bahwa subtansi dari lockdown, PPKM, ataupun PSBB adalah penegakan prokes dan pengendalian mobilitas masyarakat.
"Kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial ekonominya, termasuk keamanan, ini implikasinya terlalu besar. Maka secara kegiatan itu sudah dievaluasi, mulai dari PSBB diubah jadi PPKM, kemudian sudah yang ke 12 kali kita melakukan PPKM Mikro," jelasnya.
Sampai dengan saat ini, kata dia, PPKM Mikro terbukti efektif mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Kepala BNPB itu mencontohkan, pada saat libur panjang Natal dan Tahun Baru, dimana saat itu ada penurunan kasus positif Covid-19. Namun, pasca Lebaran kembali mengalami kenaikan.
Baca juga: Didesak Berlakukan PSBB atau Lockdown, Pemerintah Tetap Pilih PPKM Mikro
"Lonjakan ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat dalam rangka liburan panjang yaitu lebaran. Kemudian juga kedisplinan masyarakat yang menurun terhadap proses. Dan yang ketiga terindikasi ada varian baru yang masuk ke wilayah kita, sehingga inilah yang menyebabkan lonjakan itu," ungkapnya.
Sesuai instruksi Mendagri, PPKM Mikro sudah diatur untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, khususnya tempat kerja perkantoran, kegiatan belajar mengajar, tempat ibadah, restoran atau tempat makan, pusat perbelanjaan dan mal, kegiatan seni sosial budaya fasilitas dan transportasi umum.
"Oleh karenanya PPKM Mikro masih diyakini masih efektif untuk bisa mengendalikan itu, dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini menjadi kata kunci yang harus kita bisa laksanakan dengan baik," pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
