Panglima TNI dan Kapolri Perintahkan Pasukan PPKM Mikro di Jatim Diperkuat
Jum'at, 18 Juni 2021 - 18:19 WIB
loading...
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan pasukan PPKM Mikro di Jawa Timur diperkuat..Foto/Puspen TNI
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, memerintahkan pasukan PPKM Mikro di Jawa Timur diperkuat.
Perintah tersebut disampaikan Panglima TNI dan Kapolri saat menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito terkait perkembangan Covid-19 di Jawa Timur, di Lanudal Juanda, Surabaya. Jumat (17/6/2021).
Rapat tersebut juga dihadiri, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya, Pangkoarmada II, Pangkoops AU II, Kapolda Jatim, Danpuspenerbal, Dankormar, Kabinda Jatim, Danlanudal, Asops Kasdam V/Brawijaya, Kakesdam V/Brawijaya, PLT Dirbinmas Polda Jatim, Kapolresta Sidoarjo, Kasat brimob Polda Jateng, Yonif Mekanis 516/CY dan Danyon Arhanud 8/MBC. Baca juga: Pantau Langsung Posko PPKM Mikro di Madiun, Ini Arahan Panglima TNI
Panglima TNI dan Kapolri menegaskan akan menambah pasukan untuk melaksanakan PPKM Mikro di beberapa titik Posko disekitar Jawa Timur guna mencegah makin meningkatnya kasus baru.
”Pasukan TNI dari Marinir, Yonif Mekanis 516/CY dan Yonarh 8/MBC serta Pasukan Brimob dari Polda Jatim akan memperkuat pelaksanaan PPKM Mikro serta bertugas di titik penyekatan sisi Jembatan Suramadu dan dari arah Sampang, Pamekasan, Sumenep. Warga yang akan melintas harus melaksanakan Swab antigen, juga terhadap penumpang di Pelabuhan Kamal dan Tanjung Perak,” ujarnya. Baca juga: Tegas! Panglima TNI Minta Tegakkan PPKM Mikro di Madiun
Seperti diketahui, lonjakan Covid-19 diarea Jawa Timur, dalam hal ini Bangkalan tentunya harus mendapatkan perhatian dari setiap pihak, karena Bangkalan saat ini merupakan zona merah. Di Kabupaten Bangkalan, sendiri hingga saat ini terdapat 735 kasus positif.
"Setiap petugas yang bertugas di PPKM Skala Mikro, l harus mengetahui tugasnya secara detail dengan memberi pemahaman yang baik sehingga setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, baik untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, penyekatan, testing, tracing, pengawasan isolasi mandiri, pemantauan dan distribusi logistik," tegas Panglima TNI.
Di samping itu Panglima TNI juga menekankan para petugas untuk melaksanakan pemantauan kasus aktif, angka kematian, angka kesembuhan, Bed Occupancy Rate (BOR) ICU, dan BOR isolasi untuk dilaporkan data tersebut secara objektif agar menjadi bahan evaluasi yang objektif. "Data yang objektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali," Tegas Panglima TNI.
Treatment juga harus berjalan dengan baik, yaitu ketersediaan tempat tidur rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan yang dibutuhkan, obat-obatan, serta tempat dan pelaksanaan isolasi mandiri dan tentunya hal tersebut harus selalu dievaluasi guna mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan.
"Harus dipahami oleh setiap Petugas, bahwa tugas Posko PPKM Mikro di antaranya, pelacakan kontak erat, pengawasan ketat isolasi mandiri, menutup tempat umum, melarang kerumunan, membatasi keluar masuk RT/RW serta pencatatan data," katanya.
Perintah tersebut disampaikan Panglima TNI dan Kapolri saat menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito terkait perkembangan Covid-19 di Jawa Timur, di Lanudal Juanda, Surabaya. Jumat (17/6/2021).
Rapat tersebut juga dihadiri, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya, Pangkoarmada II, Pangkoops AU II, Kapolda Jatim, Danpuspenerbal, Dankormar, Kabinda Jatim, Danlanudal, Asops Kasdam V/Brawijaya, Kakesdam V/Brawijaya, PLT Dirbinmas Polda Jatim, Kapolresta Sidoarjo, Kasat brimob Polda Jateng, Yonif Mekanis 516/CY dan Danyon Arhanud 8/MBC. Baca juga: Pantau Langsung Posko PPKM Mikro di Madiun, Ini Arahan Panglima TNI
Panglima TNI dan Kapolri menegaskan akan menambah pasukan untuk melaksanakan PPKM Mikro di beberapa titik Posko disekitar Jawa Timur guna mencegah makin meningkatnya kasus baru.
”Pasukan TNI dari Marinir, Yonif Mekanis 516/CY dan Yonarh 8/MBC serta Pasukan Brimob dari Polda Jatim akan memperkuat pelaksanaan PPKM Mikro serta bertugas di titik penyekatan sisi Jembatan Suramadu dan dari arah Sampang, Pamekasan, Sumenep. Warga yang akan melintas harus melaksanakan Swab antigen, juga terhadap penumpang di Pelabuhan Kamal dan Tanjung Perak,” ujarnya. Baca juga: Tegas! Panglima TNI Minta Tegakkan PPKM Mikro di Madiun
Seperti diketahui, lonjakan Covid-19 diarea Jawa Timur, dalam hal ini Bangkalan tentunya harus mendapatkan perhatian dari setiap pihak, karena Bangkalan saat ini merupakan zona merah. Di Kabupaten Bangkalan, sendiri hingga saat ini terdapat 735 kasus positif.
"Setiap petugas yang bertugas di PPKM Skala Mikro, l harus mengetahui tugasnya secara detail dengan memberi pemahaman yang baik sehingga setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, baik untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, penyekatan, testing, tracing, pengawasan isolasi mandiri, pemantauan dan distribusi logistik," tegas Panglima TNI.
Di samping itu Panglima TNI juga menekankan para petugas untuk melaksanakan pemantauan kasus aktif, angka kematian, angka kesembuhan, Bed Occupancy Rate (BOR) ICU, dan BOR isolasi untuk dilaporkan data tersebut secara objektif agar menjadi bahan evaluasi yang objektif. "Data yang objektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali," Tegas Panglima TNI.
Treatment juga harus berjalan dengan baik, yaitu ketersediaan tempat tidur rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan yang dibutuhkan, obat-obatan, serta tempat dan pelaksanaan isolasi mandiri dan tentunya hal tersebut harus selalu dievaluasi guna mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan.
"Harus dipahami oleh setiap Petugas, bahwa tugas Posko PPKM Mikro di antaranya, pelacakan kontak erat, pengawasan ketat isolasi mandiri, menutup tempat umum, melarang kerumunan, membatasi keluar masuk RT/RW serta pencatatan data," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
