Demokrat Ingatkan Siti Fadilah Pernah Batalkan Pandemi SARS WHO
Senin, 25 Mei 2020 - 23:18 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengatakan, walaupun mantan menteri kesehatan itu saat ini berstatus warga binaan, namun negara, pemerintah, pemimpin dan pejabat tidak boleh lupa dengan jasa-jasa Siti Fadilah Supari untuk masyarakat, Indonesia, bahkan untuk dunia. "Terlalu picik dan naif apabila ada pejabat yang menistakan itu," ujar anggota komisi III DPR RI ini.
Dia mengatakan, disiplin ilmu dan pengalaman Siti Fadilah Supari tidak boleh dimatikan dan dinafikkan hanya karena statusnya. "Untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa ini, seharusnya sebaliknya," tuturnya.
Dia melanjutkan, mengingat latar belakang dan pengalaman Siti Fadilah Supari dalam perspektif profesionalitasnya, jasa serta usia yang bersangkutan sudah di atas 70 tahun dan sangat rentan terpapar Covid-19.
Dia menambahkan, walaupun status Siti Fadilah Supari terhalang oleh Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 untuk mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, harusnya pejabat bisa bijak untuk memberikan perlindungan kemanusiaan dan kesehatan kepada Siti.
"Tidak harus dengan previlige melanggar PP 99/2012, tapi pemerintah bisa memberikan kebijakan di tempat lain yang jauh dari potensi terjangkit Covid-19, dan sementara waktu tidak mengembalikan ke Rutan Pondok Bambu yang sedang dinyatakan Red Zone," pungkasnya.
Dia mengatakan, disiplin ilmu dan pengalaman Siti Fadilah Supari tidak boleh dimatikan dan dinafikkan hanya karena statusnya. "Untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa ini, seharusnya sebaliknya," tuturnya.
Dia melanjutkan, mengingat latar belakang dan pengalaman Siti Fadilah Supari dalam perspektif profesionalitasnya, jasa serta usia yang bersangkutan sudah di atas 70 tahun dan sangat rentan terpapar Covid-19.
Dia menambahkan, walaupun status Siti Fadilah Supari terhalang oleh Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 untuk mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, harusnya pejabat bisa bijak untuk memberikan perlindungan kemanusiaan dan kesehatan kepada Siti.
"Tidak harus dengan previlige melanggar PP 99/2012, tapi pemerintah bisa memberikan kebijakan di tempat lain yang jauh dari potensi terjangkit Covid-19, dan sementara waktu tidak mengembalikan ke Rutan Pondok Bambu yang sedang dinyatakan Red Zone," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
