Cegah Krisis, PKS Minta Pemerintah Serius Perhatikan Ketahanan Nasional

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto meminta Dewan Energi Nasional (DEN) serius memperhatikan ketahanan energi nasional. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI ini, upaya itu penting untuk mencegah krisis energi yang berujung pada turbulensi ekonomi dan sosial masyarakat.

Baca juga: Pertamina Tingkatkan Kinerja Jaga Ketahanan Energi Nasional

DEN diharapkan mampu menyinergikan kepentingan semua pihak dalam menyusun rancangan besar (grand design) ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. Dia menilai, DEN dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya dapat menggerakan seluruh stakeholder terkait sektor energi untuk bersama-sama menyusun rencana ketahanan energi nasional tersebut.

Baca juga: Menakar Efisiensi Panel Surya untuk Ketahanan Energi

"Yang saya pahami DEN ini lembaga yang luar biasa, karena langsung dipimpin oleh Presiden dan Anggotanya terdiri dari 7 menteri lintas sektor. Tentu sangat powerfull. Jadi ekspektasi kita terhadap DEN ini sangat tinggi. Karena kebijakan yang dihasilkannya bersifat binding (mengikat) dan compulsory (memaksa) terhadap pelaku di bidang energi secara nasional. Harapannya seperti itu," ujar Mulyanto, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Kilang Balongan Terbakar, Ketahanan Energi Nasional Dipastikan Tetap Terjaga

Dia khawatir atas ketahanan energi nasional saat ini. Hal itu dapat dilihat dari indikasi beberapa peristiwa yang terjadi baru-baru ini. "Saya tidak yakin dengan ketahanan energi kita. Hari ini apalagi. Baru terjadi kebakaran kilang di Kalimantan, kemudian terjadi kebakaran kilang di Balongan," katanya.

Dia mengungkapkan beberapa hari lalu terjadi lagi peristiwa kebakaran kilang minyak di Cilacap. Peristiwa tersebut, menurut dia, bisa berulang lagi pada kilang-kilang lain yang punya cadangan besar.

"Dan kalau itu dibiarkan, maka dapat mengancam ketahanan energi nasional. Untuk itu DEN perlu segera membuat kebijakan terkait ketahanan cadangan energi nasional ini. Jangan sampai masalahnya membesar baru dipikirkan," ujarnya.

Dia menyayangkan kebijakan cadangan penyangga energi nasional ini lambat disiapkan. "Saya baca dari paparan DEN cadangan penyangga energi nasional ini baru akan diusulkan dalam bentuk Perpres. Karenanya saya minta kepada DEN, sebagai lembaga multi sektor energi, yang mewakili konsumen, mewakili lingkungan dan mewakili akademisi, betul-betul dapat merumuskan kebijakan ini dengan baik, sehingga dapat diimplementasikan untuk menguatkan ketahanan energi nasional. Di samping itu, dalam tataran praktek, Pertamina harus mengaudit pelaksanaan SOP atas perawatan kilang-kilangnya,” pungkasnya.