Pemerintah dan Ulama Harus Perkuat Sinergi Wujudkan Kemaslahatan Umat

JAKARTA - Kemaslahatan umat merupakan kepentingan publik yang menjadi basis tujuan dari kebijakan negara. Oleh karena itu negara melalui pemerintah (umara) bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dibuatnya.

Semisal pelaksanaan ibadah Haji, pemerintah dinilai harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama, bukan sekadar aspek peribadatan semata.

Menurut pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar, Ustaz Dzulqarnain Muhammad Sanusi, sejatinya ulama dan umara bersinergi dalam memastikan kemaslahatan terhadap umat itu bisa terwujud.

Dia mengutip ucapan Sahal Abdillah Kusturi, seorang kepala negara yang juga seorang ulama di masanya yang pernah berkata "laidzaluna tsubikhair, ma’abdul saltana wal ulama"bahwa manusia akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan penguasa dan ulamanya."

”Kalau mereka agungkan penguasanya atau mereka agungkan dua-duanya, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kalau mereka tidak mengagungkannya, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhiratnya,” ujar Ustaz Dzulqarnain Muhammad Sanusi di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Dia menyebut, urusan dunia berada di tangan pemerintahnya dan urusan akhiratnya di tangan ulamanya. Jadi memang harus dari seluruh lapisan masyarakat, dari dasar bernegara yang paling pokok adalah mengagungkan kedudukan kedua ini, pemerintah dan ulama.

”Secara umum di sudut pemerintahnya sendiri, bagaimana mereka menjaga dari hal-hal yang menciptakan kemaslahatan di tengah manusia kemudian memberikan suatu fungsi yang tepat sebagai seorang pemerintah,” ucap Pembina Radio Syiar Tauhid Depok tersebut.

Menurut dia, pemerintah harus bisa meletakkan batasan-batasan, kemudian memberikan ketentuan-ketentuan, bahkan memberi sanksi-sanksi jika ada yang melanggar di dalam hal tersebut. Dia juga sangat mendukung kalau ada orang yang mencela pemerintah itu diberikan hukuman.

”Sebab kalau di pembahasan fikih di dalam agama Islam. Itu memang disepakati oleh para ulama bahwa orang yang mencela pemerintah itu bisa diberi hukum ta’zir, hukum yang membuat dia jera, memberi efek jera di dalam hal ini,” katanya.

Terkait dengan adanya pembatalan ibadah haji tahun 2021 ini dan kalau adalah pemerintah yang memutuskan, maka itu adalah hak dari mereka. Dengan adanya keputusan tersebut, kewajiban umat adalah menerimanya.

”Pertama di dalam kaidah fikih dikatakan, ‘tasyaruful imam firoki iyatihi manutun ala maslaha’. Seorang pemimpin ketika dia memberikan keputusan di tengah rakyatnya itu dibangun diatas maslahat. Kalau dia memandang ada maslahat di dalam hal tersebut kenapa tidak ? Apalagi jika kebijakan tersebut dasarnya adalah karena menjaga keselamatan umat, karena masih masa pandemi Covid-19,” tuturnya.

Menurut dia, penjagaan terhadap jiwa itu salah satu hal pokok untuk dijaga dan dipelihara di dalam agama. Di dalam sepanjang sejarah adanya umat Islam sendiri sudah lebih 40 kali tidak ada ibadah haji dengan berbagai pertimbangan, alasan dan sebab yang terjadi.

”Oleh karena itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat hendaknya membuka pintu pembahasan di dalam hal ini dan malah harusnya mereka bekerja sama dengan pemerintah terkait hal ini. Kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat dan saudara-saudara kita yang harusnya sudah haji tapi karena ada pandemi dia batal haji, tak perlu dia khawatir,” ucap Pembina Yayasan Al-Madinah Solo itu.