Penegasan Moeldoko dan Anggito Jelas, Polemik Dana Haji Sebaiknya Dihentikan
loading...
JAMMI menilai, pemerintah melalui Kepala KSP Moeldoko dan Kepala BPKH, Anggito Abimanyu berulangkali membantah isu tersebut. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Berita bohong (hoaks) dana haji digunakan pembiayaan infrastruktur membuat Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI) geram. JAMMI menilai, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu berulangkali membantah isu tersebut.
JAMMI menegaskan, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
"Problem utama tidak diselenggarakannya haji tahun 2020 dan 2021 adalah terkait pandemi. Pemerintah mengutamakan keselamatan jiwa warganya. Tidak terkait sama sekali dengan dana haji yang digunakan ini dan itu. Tidak sama sekali. Jelas itu hoaks yang menyesatkan," tegasnya.
JAMMI juga mengingatkan penegasan dari Kepala BPKH, Anggito Abimanyu terkait berita bohong tersebut. Dia memastikan, dana haji yang mencapai Rp150 triliun (per Mei 2021) tetap aman dan tidak terlibat kasus yang merugikan calon jamaah haji.
"Tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," ujarnya.
Menurut JAMMI bantahan yang disampaikan oleh Kepala KSP, Moeldoko dan Kepala BPKH, Anggito Abimanyu mestinya tak membuat masyarakat resah. Namun hoaks tersebut terlanjut sudah menjalar kemana-mana sehingga sulit sekali meredamnya.
JAMMI mengingatkan, hoaks tersebut dapat menimbulkan kegaduhan bahkan perpecahan di tengah masyarakat. "Kita mengimbau dengan segera kita menghentikan kabar bohong itu karena dapat membuat gaduh bahkan mengancam integrasi bangsa," ajak Koordinator Nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi.
JAMMI mengingatkan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, biaya haji di Indonesia itu termasuk paling murah karena disubsidi oleh negara.
"Indonesia dikenal oleh negara-negara muslim dunia sebagai aktsara jama’ah wa ahsana nidzoman. Jamaah haji paling besar dan manejemennya terbaik. Ini harus kita syukuri karena tak semua negara mendukung warganya untuk berangkat haji dengan biaya yang disubsidi oleh negara," pungkasnya.
JAMMI menegaskan, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
"Problem utama tidak diselenggarakannya haji tahun 2020 dan 2021 adalah terkait pandemi. Pemerintah mengutamakan keselamatan jiwa warganya. Tidak terkait sama sekali dengan dana haji yang digunakan ini dan itu. Tidak sama sekali. Jelas itu hoaks yang menyesatkan," tegasnya.
JAMMI juga mengingatkan penegasan dari Kepala BPKH, Anggito Abimanyu terkait berita bohong tersebut. Dia memastikan, dana haji yang mencapai Rp150 triliun (per Mei 2021) tetap aman dan tidak terlibat kasus yang merugikan calon jamaah haji.
"Tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," ujarnya.
Menurut JAMMI bantahan yang disampaikan oleh Kepala KSP, Moeldoko dan Kepala BPKH, Anggito Abimanyu mestinya tak membuat masyarakat resah. Namun hoaks tersebut terlanjut sudah menjalar kemana-mana sehingga sulit sekali meredamnya.
JAMMI mengingatkan, hoaks tersebut dapat menimbulkan kegaduhan bahkan perpecahan di tengah masyarakat. "Kita mengimbau dengan segera kita menghentikan kabar bohong itu karena dapat membuat gaduh bahkan mengancam integrasi bangsa," ajak Koordinator Nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi.
JAMMI mengingatkan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, biaya haji di Indonesia itu termasuk paling murah karena disubsidi oleh negara.
"Indonesia dikenal oleh negara-negara muslim dunia sebagai aktsara jama’ah wa ahsana nidzoman. Jamaah haji paling besar dan manejemennya terbaik. Ini harus kita syukuri karena tak semua negara mendukung warganya untuk berangkat haji dengan biaya yang disubsidi oleh negara," pungkasnya.
(maf)
Explore More