Pegawai Nonaktif Gemes Tahu Pimpinan KPK Tak Akan Hadiri Panggilan Komnas HAM
Selasa, 08 Juni 2021 - 11:03 WIB
loading...
Pegawai KPK nonaktif kecewa pimpinan KPK memastikan tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan. Foto/ddddok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Firli Bahuri dkk dikabarkan tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) pada hari ini Selasa (8/6/2021) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Saya sudah mendengar justru saya agak geram, besok (Selasa) itu katanya Pimpinan tidak bisa menghadiri undangan dari Komnas HAM karena ada rapim atau apa itu. Sebenarnya berapa lama si Komnas HAM akan minta keterangan itu nggak lama," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK Nonaktif, Harun Al Rasyid kepada wartawan, Senin (7/6/2021) malam.
Baca juga: Pimpinan KPK Dipanggil Besok, Komnas HAM Minta Kooperatif
Padahal, kata Harun, keterangan dari pimpinan KPK sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan polemik TWK. Termasuk juga keterangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pihak lainnya.
"Komnas HAM juga meminta ada kerjasama yang baik dari Pimpinan KPK, BKN dari Kemenpan RB dan pihak-pihak lain yang terkait seleksi TWK ini, agar secepatnya persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, polemik ini," kata Harun.
Harun yang termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK itupun berharap polemik tersebut dapat segera diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik. Karena jika dibiarkan terlalu lama akan merugikan Harun dan 74 pegawai KPK lainnya.
"Harusnya segera bisa diselesaikan dicari persoalan yang terbaik tentu penyelesaiannya itu tidak boleh merugikan kami," tegas Harun.
"Saya sudah mendengar justru saya agak geram, besok (Selasa) itu katanya Pimpinan tidak bisa menghadiri undangan dari Komnas HAM karena ada rapim atau apa itu. Sebenarnya berapa lama si Komnas HAM akan minta keterangan itu nggak lama," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK Nonaktif, Harun Al Rasyid kepada wartawan, Senin (7/6/2021) malam.
Baca juga: Pimpinan KPK Dipanggil Besok, Komnas HAM Minta Kooperatif
Padahal, kata Harun, keterangan dari pimpinan KPK sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan polemik TWK. Termasuk juga keterangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pihak lainnya.
"Komnas HAM juga meminta ada kerjasama yang baik dari Pimpinan KPK, BKN dari Kemenpan RB dan pihak-pihak lain yang terkait seleksi TWK ini, agar secepatnya persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, polemik ini," kata Harun.
Harun yang termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK itupun berharap polemik tersebut dapat segera diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik. Karena jika dibiarkan terlalu lama akan merugikan Harun dan 74 pegawai KPK lainnya.
"Harusnya segera bisa diselesaikan dicari persoalan yang terbaik tentu penyelesaiannya itu tidak boleh merugikan kami," tegas Harun.
Lihat Juga :
