Pegawai Nonaktif Gemes Tahu Pimpinan KPK Tak Akan Hadiri Panggilan Komnas HAM

Selasa, 08 Juni 2021 - 11:03 WIB
loading...
Pegawai Nonaktif Gemes...
Pegawai KPK nonaktif kecewa pimpinan KPK memastikan tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan. Foto/ddddok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Firli Bahuri dkk dikabarkan tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) pada hari ini Selasa (8/6/2021) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Saya sudah mendengar justru saya agak geram, besok (Selasa) itu katanya Pimpinan tidak bisa menghadiri undangan dari Komnas HAM karena ada rapim atau apa itu. Sebenarnya berapa lama si Komnas HAM akan minta keterangan itu nggak lama," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK Nonaktif, Harun Al Rasyid kepada wartawan, Senin (7/6/2021) malam.

Baca juga: Pimpinan KPK Dipanggil Besok, Komnas HAM Minta Kooperatif

Padahal, kata Harun, keterangan dari pimpinan KPK sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan polemik TWK. Termasuk juga keterangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pihak lainnya.

"Komnas HAM juga meminta ada kerjasama yang baik dari Pimpinan KPK, BKN dari Kemenpan RB dan pihak-pihak lain yang terkait seleksi TWK ini, agar secepatnya persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, polemik ini," kata Harun.

Harun yang termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK itupun berharap polemik tersebut dapat segera diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik. Karena jika dibiarkan terlalu lama akan merugikan Harun dan 74 pegawai KPK lainnya.

"Harusnya segera bisa diselesaikan dicari persoalan yang terbaik tentu penyelesaiannya itu tidak boleh merugikan kami," tegas Harun.

Baca juga: Ketua KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, Tanya Balik Apa yang Dilanggar

Terpisah, Komnas HAM sendiri membenarkan adanya pemanggilan Pimpinan KPK untuk dimintai keterangan terkait polemik TWK pada hari ini, Selasa (8/6).

"Surat panggilan untuk pimpinan KPK hari ini," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dikonfirmasi, Selasa (8/6/2021).

Karena sudah dikirimkan surat tersebut, Anam pun berharap Firli Bahuri dkk dapat kooperatif untuk dimintai keterangan terkait polemik TWK.

"Kita berharap mereka bisa hadir," kata Anam.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Dedi Mulyadi Dilaporkan...
Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Buntut Kirim Pelajar Bandel ke Barak Militer
Kasus Mantan Pemain...
Kasus Mantan Pemain Sirkus OCI, KemenHAM Beri Rekomendasi ke Komnas HAM hingga Bareskrim
Halalbihalal Garda Satu,...
Halalbihalal Garda Satu, Nurul Ghufron Minta Doa Dilancarkan Seleksi Calon Hakim Agung
Rekomendasi Komnas HAM...
Rekomendasi Komnas HAM terkait Mantan Pemain Sirkus OCI: Tuntutan Diselesaikan secara Hukum
Ikut Seleksi Calon Hakim...
Ikut Seleksi Calon Hakim Agung, Nurul Ghufron: Saya Terpanggil Undangan KY
Komnas HAM Anggap Teror...
Komnas HAM Anggap Teror Kepala Babi-Bangkai Tikus ke Tempo Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Polisi Didorong Transparan
Laporkan Dedi Mulyadi...
Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Terkait Program Barak Militer, Warga Babelan: Melanggar Hak Asasi
5 Temuan Awal Komnas...
5 Temuan Awal Komnas HAM di Kasus 3 Polisi Tewas Ditembak di Way Kanan
Komnas HAM Terima Aduan...
Komnas HAM Terima Aduan 1.040 Pendamping Desa yang Diberhentikan Kemendes PDTT
Rekomendasi
Desak Program Siswa...
Desak Program Siswa Nakal di Barak Militer Dicabut, LBH Pendidikan: Tidak Humanis
Banyak Negara Mengakui...
Banyak Negara Mengakui Palestina, Israel Keluarkan Ancaman
Longsor Terjang Samarinda,...
Longsor Terjang Samarinda, 2 Orang Tewas dan 2 Masih Pencarian
Berita Terkini
PP ISNU Sebut Beasiswa...
PP ISNU Sebut Beasiswa Filantropis Cetak Generasi Unggul dan Inovatif
IPW Nilai Pengerahan...
IPW Nilai Pengerahan TNI di Kejaksaan Perlu Ditinjau Ulang
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Ekonomi Kreatif Indonesia-Australia
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
Infografis
Prabowo akan Luncurkan...
Prabowo akan Luncurkan BLT untuk Guru Honorer pada 2 Mei
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved