Tetap Fokus Krisis Kesehatan dan Potensi Bencana Alam

Kalau situasi di dalam negeri masih seperti itu, yang dibutuhkan masyarakat adalah empati dari semua pihak yang tidak terdampak bencana maupun yang tidak terdampak pandemi. Sudah menjadi pengetahuan dan catatan bersama bahwa baik pandemi Covid-19 dan sejumlah bencana alam di dalam negeri telah menempatkan begitu banyak orang dalam situasi dan kondisi menderita. Karena beberapa alasan, masih ada warga yang harus bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian. Dan, tentang dampak pandemi, semua orang tahu karena ikut mengalami langsung. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.

Selain duka dan sedih, bencana banjir bandang dan siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur pada April 2021 tentu saja masih menyisakan banyak pekerjaan untuk memulihkan kehidupan masyarakat setempat. Juga, patut disyukuri karena rangkaian gempa di sejumlah daerah lain yang terjadi sepanjang Mei hingga Awal Juni 2021 tidak menyebabkan kerusakan skala besar.

Terkait dengan meningkatnya aktivitas kegempaan di Jawa Timur akhir-akhir ini, semua pihak diharapkan antisipatif dan bekerjasama mendukung kewaspadaan masyarakat pada semua pemukiman di wilayah selatan Jawa Timur.

Dengan begitu, sangat jelas bahwa baik perkembangan pandemi Covid-19 di dalam negeri maupun potensi bencana alam, masih memerlukan perhatian bersama. Dua persoalan serius ini masih harus menjadi fokus perhatian, baik perhatian dari pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, dan juga perhatian dari semua elemen masyarakat.

Misalnya, merespons laporan BMKG tentang meningkatnya aktivitas kegempaan di Jawa Timur, semua pemerintah daerah di wilayah Selatan Jawa Timur seharusnya semakin pro aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Tidak hanya sekadar meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga terkait mitigasi bencana dan simulasi evakuasi. Lalu, dalam konteks memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah daerah yang wilayahnya mencatat kenaikan jumlah kasus positif pasca libur lebaran, tentu harus bekerja lebih keras dalam menegakkan ketentuan tentang protokol kesehatan (prokes).

Ketika sejumlah daerah masih berkutat dengan kegiatan antisipasi terhadap potensi bencana alam dan kerja keras memutus rantai penularan Covid-19, tentu saja menjadi sangat tidak pantas jika ada kelompok masyarakat lainnya justru memicu hiruk pikuk politik dengan isu tentang sosok calon presiden atau koalisi partai politik.

Pelaksanaan agenda politik terkait pemilihan presiden itu masih lama, sekitar tiga tahun lagi. Sementara persoalan riil sekarang ini adalah tantangan meningkatkan kinerja bersama memerangi Covid-19 dan mengantisipasi bencana alam.

Dalam suasana serba prihatin seperti sekarang ini, semua pihak harus bersedia menahan diri untuk tidak bermanuver politik atau memicu kebisingan politik, agar pemerintah dan masyarakat bisa tetap fokus menangani krisis kesehatan dan waspada terhadap potensi bencana alam.