Program Kartu Prakerja Dinilai Hanya Untungkan Aplikator

Senin, 20 April 2020 - 11:56 WIB
loading...
Program Kartu Prakerja...
Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah dinilai menyimpang dan hanya menguntungkan aplikator pemberi pelatihan via online. Mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak Covid-19 lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sejak pemerintah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja pada Sabtu (11/4/2020), antusiasme masyarakat begitu tinggi. Tercatat ada 5.965.048 pendaftar yang teregistrasi pada gelombang pertama. Setelah melalui verifikasi data dan seleksi daring, ada 200.000 yang terpilih untuk mendapatkan Kartu Prakerja.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp20 triliun untuk dengan total penerima Kartu Prakerja mencapai 5,6 juta orang. Setiap pemegang Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3,5 juta.

Dari jumlah itu, setiap pemilik Kartu Prakerja mendapat Rp1 juta yang untuk biaya pelatihan kompetensi dan keterampilan pekerja. Jika dikalikan jumlah pemilik Kartu Prakerja, total alokasi dana negara untuk pelatihan sebesar Rp5,6 triliun.

Pemegang Kartu Prakerja diminta untuk mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah. Kelas tersebut disediakan oleh platform seperti Ruangguru, Maubelajarapa, Sekolah.mu, Tokopedia, dan Bukalapak. Selain itu ada juga Pintaria, Kemenaker, dan Pijar Mahir.

Namun, berbagai pelatihan yang diberikan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang saat ini sedang terdisrupsi. Selain itu, harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Menaker: Pemerintah...
Menaker: Pemerintah Komitmen Cegah PHK dengan Berbagai Program Nyata
Antisipasi Badai PHK...
Antisipasi Badai PHK Massal, Legislator PDIP Desak Pembinaan Keterampilan bagi Buruh Terdampak
Mensesneg Ungkap Pemicu...
Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia
Dasco Undang Serikat...
Dasco Undang Serikat Buruh dan Pemerintah Bahas Ancaman PHK
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Tegaskan Buruh Tetap Bisa Demo Sesuai Aturan
1.500 Pekerja Tekstil...
1.500 Pekerja Tekstil Terancam Kena PHK, Said Iqbal Ungkap Lokasinya
PHK Masih Terus Berlanjut,...
PHK Masih Terus Berlanjut, 30.000-an Karyawan Jadi Korban
Hapus Pajak JHT, Presiden...
Hapus Pajak JHT, Presiden Buruh Klaim Kantongi Restu Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Rekomendasi
FMIPA UNEJ Tanam 750...
FMIPA UNEJ Tanam 750 Bibit Terumbu Karang, Ekosistem Laut Banyuwangi Mulai Pulih
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan LPG 3 Kg di Majalengka dan Subang
Setelah Ribuan Gen Z...
Setelah Ribuan Gen Z Berdemo selama Berminggu-minggu, Menteri Pendidikan India Mundur
Berita Terkini
Robikin Emhas: Marwah...
Robikin Emhas: Marwah NU Tercabik-cabik Hanya karena Konflik Elite PBNU
Polemik Londo Ireng,...
Polemik Londo Ireng, IJTI Minta Presiden Hindari Diksi yang Bisa Beri Label Negatif bagi Profesi Jurnalis
Febrie Adriansyah Tak...
Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Eks Penyidik KPK: Persepsi Publik Ada Keistimewaan Tidak Bisa Dicegah
Apresiasi Pelaksanaan...
Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung, Mendagri: Tender Rakyat Perkuat Transparansi
Mantan Ketua MK Sebut...
Mantan Ketua MK Sebut Kondisi Indonesia Suram: Hukum Sangat Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
Dugaan Keterkaitan Eks...
Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus dengan Sejumlah Kasus Korupsi Disorot
Infografis
Kaleidoskop 2025: 6...
Kaleidoskop 2025: 6 Program Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved