Pemerintah Tidak Berangkatkan Jamaah Haji 2021, PKS: Diplomasi Lemah
Jum'at, 04 Juni 2021 - 08:57 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021 dikritisi anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf. Bukhori menilai keputusan pemerintah melalui Kemenag itu terkesan tergesa-gesa.
"Saya menyayangkan pengumuman yang terkesan tergesa-gesa, karena Saudi belum umumkan ketentuan penyelenggaraan, namun sudah pasti kuota besarnya yaitu 100.000," ujar Bukhori Yusuf kepada SINDOnews, Kamis (3/6/2021).
Menurut Bukhori, pandemi Covid-19 bukan menjadi satu-satunya persoalan mendasar yang mendorong pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021. "Persoalan mendasar selain Covid-19 adalah diplomasi yang lemah dan tidak equal," ujarnya.
Baca juga: Haji 2021 Batal, Waketum MUI Heran Amerika Serikat Bisa Kirim Jamaah
Dia pun memberikan alasan lainnya. "Jika kuota untuk luar Arab Saudi itu 40.000, maka sesuai porsi Indonesia kalau 3.000-an, artinya tidak perlu persiapan yang lama dan cukup dengan beberapa kali angkut," pungkasnya.
"Saya menyayangkan pengumuman yang terkesan tergesa-gesa, karena Saudi belum umumkan ketentuan penyelenggaraan, namun sudah pasti kuota besarnya yaitu 100.000," ujar Bukhori Yusuf kepada SINDOnews, Kamis (3/6/2021).
Menurut Bukhori, pandemi Covid-19 bukan menjadi satu-satunya persoalan mendasar yang mendorong pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021. "Persoalan mendasar selain Covid-19 adalah diplomasi yang lemah dan tidak equal," ujarnya.
Baca juga: Haji 2021 Batal, Waketum MUI Heran Amerika Serikat Bisa Kirim Jamaah
Dia pun memberikan alasan lainnya. "Jika kuota untuk luar Arab Saudi itu 40.000, maka sesuai porsi Indonesia kalau 3.000-an, artinya tidak perlu persiapan yang lama dan cukup dengan beberapa kali angkut," pungkasnya.
Lihat Juga :
