Terkait Pengembangan Alutsista, Konsistensi Prabowo Diuji

Menurutnya, publik tentu akan menilai kesesuaian antara retorika dengan tindakan Pak Prabowo. Baca juga: Arief Poyuono Sebut Kebijakan Alutsista Prabowo Bikin Agen Luar Negeri Jomplang

"Dulu kritik keras, propaganda sana-sini, soal isu kita dikuasai asing lah, kebocoran anggaran lah. Sekarang mau utang dari asing, sekarang bukan lagi bocor tapi ngluber. Ini namanya Jarkoni, tidak sesuainya ucapan dan tindakan. Tentu rakyat tidak lupa. Ironis," tambah Arjuna

Bukan hanya itu, Arjuna juga mewanti-wanti bahwa sektor pertahanan berdasarkan indeks anti-korupsi yang dirilis oleh Transparency International yang meliputi anggaran, personel, operasional, dan pengadaan—kluster pengadaan mendapat nilai buruk. Sektor pertahanan masih terperosok dalam kerahasiaan atas informasi mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan yang tidak memadai untuk melindungi dari korupsi.

"Jika ingin menggunakan uang rakyat atau atas nama negara, pengelolaannya harus tetap akuntabel dan prudent. Walaupun ada rahasia negara, tapi tetap harus jelas peruntukannya. Dan kejelasan ini dibuktikan dengan roadmap pertahanan yang terencana dan sistematis. Tidak ujug-ujug, tanpa ada kejelasan terkait kebutuhan TNI sebagai user dan ancaman nasional kita," jelas Arjuna

Arjuna menilai utang tidak diharamkan apabila diperuntukkan untuk kebutuhan yang jelas dan tepat sasaran. Namun utang dapat merugikan negara dan patut dikritik apabila tidak disertai dengan analisis kebutuhan dan proyeksi yang matang.

Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, ekonomi sedang lesu, rakyat banyak yang sengsara, umkm banyak yang bangkrut karena pembatasan sosial. Untuk itu, rencana pak Prabowo menurut GMNI sangat tidak etis.