PDIP Ogah Koalisi dengan PKS-Demokrat di Pilpres 2024, Pengamat: Tidak Ada Kawan atau Lawan Abadi dalam Politik
Sabtu, 29 Mei 2021 - 06:55 WIB
loading...
Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2024. Sikap yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuai polemik.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi, pilihan politik dimetris PDIP terhadap PKS dan Demokrat memberi banyak makna.
Pertama, penegasan 'barang dagangan politiknya' yang ingin ditunjukkan kepada pemilih yang tidak suka dengan Islam ala PKS dan pemilih yang tidak suka dengan SBY.
"Kedua, menunjukkan kurang dewasanya Sekjen PDIP tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah sikap PDIP sebab Pak Hasto bukan merupakan figur personifikasi partai berlambang moncong banteng tersebut. Pilihan diametris memang merupakan sebuah pilihan dari rasionalitas hitung-hitungan persentase pemilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, namun sesungguhnya politik diametris bertentangan dengan kelaziman parpol yang semestinya memenangkan suara pemilih semaksimal mungkin. Kekurangdewasaan juga dilihat dari penyampaian yang terlihat sarkastik," jelas Robi kepada SINDOnews, Sabtu (29/5/2021).
Baca juga: Andi Arief: Rugi Besar Demokrat Ikut dalam Koalisi PDIP, Sama Juga Bunuh Diri Politik
Ketiga, lanjut Robi, pernyataan politik diametris PDIP tersebut terkesan hanya retorik karena pada kenyataannya tidak semua rancangan undang-undang yang menunjukan PDIP head to head dengan PKS ataupun Demokrat. Bahkan di DPRD, PDI dan PKS atau PDI dengan Demokrat juga pernah melakukannya dalam pengusungan calon kepala daerah di berbagai kota, kabupaten, dan provinsi
Robi menambahkan, politik itu seringkali lebih terlihat secara praktis tentang siapa dapat apa. Situasi politik seringkali cair, dinamis, dan tidak mudah diterka. Hal itu terjadi karena antara harapan ideal tidak bertemu dengan kenyataan di lapangan.
"Karena itu, koalisi pragmatis kadang tidak terelakkan. Termasuk dalam kemungkinannya koalisi PDIP dengan PKS atau dengan Demokrat. Itulah kenapa ada ungkapan yang menyatakan bahwa tidak ada lawan atau kawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan abadi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PDIP dipastikan tidak akan membuka peluang untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi bertajuk 'Membaca Dinamika Partai & Soliditas Koalisi Menuju 2024'. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa partainya memiliki ideologi dan basis massa yang berbeda dengan kedua partai tersebut.
Baca juga: Balas Hasto, Politikus Demokrat Ungkap Alasan Sulit Berkoalisi dengan PDIP
"Ya koalisi bagi PDIP kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi yang digelar secara daring, Jumat (28/5/2021).
Begitu juga dengan Partai Demokrat, kata dia, secara basis sudah berbeda. Hasto menyebut, DNA dari kedua parpol tersebut sudah berbeda jauh dengan PDIP. "Kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas aja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, naturenya," ujarnya.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi, pilihan politik dimetris PDIP terhadap PKS dan Demokrat memberi banyak makna.
Pertama, penegasan 'barang dagangan politiknya' yang ingin ditunjukkan kepada pemilih yang tidak suka dengan Islam ala PKS dan pemilih yang tidak suka dengan SBY.
"Kedua, menunjukkan kurang dewasanya Sekjen PDIP tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah sikap PDIP sebab Pak Hasto bukan merupakan figur personifikasi partai berlambang moncong banteng tersebut. Pilihan diametris memang merupakan sebuah pilihan dari rasionalitas hitung-hitungan persentase pemilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, namun sesungguhnya politik diametris bertentangan dengan kelaziman parpol yang semestinya memenangkan suara pemilih semaksimal mungkin. Kekurangdewasaan juga dilihat dari penyampaian yang terlihat sarkastik," jelas Robi kepada SINDOnews, Sabtu (29/5/2021).
Baca juga: Andi Arief: Rugi Besar Demokrat Ikut dalam Koalisi PDIP, Sama Juga Bunuh Diri Politik
Ketiga, lanjut Robi, pernyataan politik diametris PDIP tersebut terkesan hanya retorik karena pada kenyataannya tidak semua rancangan undang-undang yang menunjukan PDIP head to head dengan PKS ataupun Demokrat. Bahkan di DPRD, PDI dan PKS atau PDI dengan Demokrat juga pernah melakukannya dalam pengusungan calon kepala daerah di berbagai kota, kabupaten, dan provinsi
Robi menambahkan, politik itu seringkali lebih terlihat secara praktis tentang siapa dapat apa. Situasi politik seringkali cair, dinamis, dan tidak mudah diterka. Hal itu terjadi karena antara harapan ideal tidak bertemu dengan kenyataan di lapangan.
"Karena itu, koalisi pragmatis kadang tidak terelakkan. Termasuk dalam kemungkinannya koalisi PDIP dengan PKS atau dengan Demokrat. Itulah kenapa ada ungkapan yang menyatakan bahwa tidak ada lawan atau kawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan abadi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PDIP dipastikan tidak akan membuka peluang untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi bertajuk 'Membaca Dinamika Partai & Soliditas Koalisi Menuju 2024'. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa partainya memiliki ideologi dan basis massa yang berbeda dengan kedua partai tersebut.
Baca juga: Balas Hasto, Politikus Demokrat Ungkap Alasan Sulit Berkoalisi dengan PDIP
"Ya koalisi bagi PDIP kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi yang digelar secara daring, Jumat (28/5/2021).
Begitu juga dengan Partai Demokrat, kata dia, secara basis sudah berbeda. Hasto menyebut, DNA dari kedua parpol tersebut sudah berbeda jauh dengan PDIP. "Kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas aja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, naturenya," ujarnya.
(zik)
Lihat Juga :
