Ganggu Kerja KPK Berantas Korupsi, Pengamat Harap Polemik TWK Dihentikan
Jum'at, 28 Mei 2021 - 19:25 WIB
loading...
TWK pegawai KPK membuat kinerja lembaga antirasuah tersebut terganggu. Sekarang ini sudah tidak penting lagi berpolemik mengenai TWK pegawai KPK. Ilustrasi/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kinerja lembaga antirasuah tersebut terganggu. Sekarang ini sudah tidak penting lagi berpolemik mengenai TWK pegawai KPK.
Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, saat ini persoalan paling penting yaitu membiarkan lembaga pimpinan Firli Bahuri itu fokus bekerja mengusut berbagai perkara korupsi. "Saya kira, tidak penting lagi melanjutkan polemik soal TWK ini. Hal yang lebih penting adalah bagaimana KPK terus bekerja profesional menangani banyak isu besar. Polemik TWK sudah selesailah," kata Boni dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (28/5/2021). Baca juga: Pegawai KPK Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Ajukan Penundaan Pelantikan Menjadi ASN
Boni menilai, TWK menjadi polemik berkepanjangan karena ada kelompok yang tidak menerima hasil tes yang dilakukan KPK. Mereka ini adalah pihak yang tidak lulus TWK. Kemudian memainkan narasi dan berpolemik dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes itu.
"Jadi, yang membuat polemik ini berlanjut, kan, kelompok yang tidak menerima keputusan tim asesor. Padahal sudah jelas disampaikan BKN, ini penilaian lintas sektor yang melibatkan banyak instansi negara yang relevan. Para asesor juga orang-orang yang kompeten di bidangnya," tuturnya.
Dia justru berharap TWK yang dilakukan KPK terhadap para pegawainya juga dilaksanakan di instansi-instansi negara lain. "TWK bukan hanya untuk KPK tetapi untuk semua ASN. Pemerintah disarankan mempercepat TWK di instansi lain yang strategis," ujar Boni.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto. Dia menilai polemik tentang TWK para pegawai KPK harus segera diakhiri. Jika tidak, tentu dapat menganggu kinerja KPK.
"Jadi begini, memang ini akhirnya jadi liar. Jadi perang opini. Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal," tutur dia. Baca juga: Soal 97.000 Data Fiktif ASN, BPKP: Gampang Itu
KPK, kata eks aktivis 1998 itu, masih memiliki banyak pekerjaan rumah seperti menyelesaikan perkara pengadaan bansos. "Jadi KPK bisa menyelesaikan tugas utamanya menyelesaikan pemberantasan korupsi. Ini KPK sudah lumayan terganggu. Korupsi bansos kita tahu sampai hari ini tidak ada tersangka baru," ungkapnya.
Menurut dia, pegawai yang tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat lain. Tentunya dengan membawa semangat memberantas rasuah di Tanah Air.
"Kalau mereka (para pegawai KPK yang tidak lulus TWK) itu, kan non-ASN, mereka bisa bekerja di institusi lain, di lembaga lain. Artinya dengan kapasitas mereka, mereka punya kewajiban moral mengingkatkan semangat pemberantasan korupsi di tempat lain," tandasnya.
Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, saat ini persoalan paling penting yaitu membiarkan lembaga pimpinan Firli Bahuri itu fokus bekerja mengusut berbagai perkara korupsi. "Saya kira, tidak penting lagi melanjutkan polemik soal TWK ini. Hal yang lebih penting adalah bagaimana KPK terus bekerja profesional menangani banyak isu besar. Polemik TWK sudah selesailah," kata Boni dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (28/5/2021). Baca juga: Pegawai KPK Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Ajukan Penundaan Pelantikan Menjadi ASN
Boni menilai, TWK menjadi polemik berkepanjangan karena ada kelompok yang tidak menerima hasil tes yang dilakukan KPK. Mereka ini adalah pihak yang tidak lulus TWK. Kemudian memainkan narasi dan berpolemik dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes itu.
"Jadi, yang membuat polemik ini berlanjut, kan, kelompok yang tidak menerima keputusan tim asesor. Padahal sudah jelas disampaikan BKN, ini penilaian lintas sektor yang melibatkan banyak instansi negara yang relevan. Para asesor juga orang-orang yang kompeten di bidangnya," tuturnya.
Dia justru berharap TWK yang dilakukan KPK terhadap para pegawainya juga dilaksanakan di instansi-instansi negara lain. "TWK bukan hanya untuk KPK tetapi untuk semua ASN. Pemerintah disarankan mempercepat TWK di instansi lain yang strategis," ujar Boni.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto. Dia menilai polemik tentang TWK para pegawai KPK harus segera diakhiri. Jika tidak, tentu dapat menganggu kinerja KPK.
"Jadi begini, memang ini akhirnya jadi liar. Jadi perang opini. Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal," tutur dia. Baca juga: Soal 97.000 Data Fiktif ASN, BPKP: Gampang Itu
KPK, kata eks aktivis 1998 itu, masih memiliki banyak pekerjaan rumah seperti menyelesaikan perkara pengadaan bansos. "Jadi KPK bisa menyelesaikan tugas utamanya menyelesaikan pemberantasan korupsi. Ini KPK sudah lumayan terganggu. Korupsi bansos kita tahu sampai hari ini tidak ada tersangka baru," ungkapnya.
Menurut dia, pegawai yang tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat lain. Tentunya dengan membawa semangat memberantas rasuah di Tanah Air.
"Kalau mereka (para pegawai KPK yang tidak lulus TWK) itu, kan non-ASN, mereka bisa bekerja di institusi lain, di lembaga lain. Artinya dengan kapasitas mereka, mereka punya kewajiban moral mengingkatkan semangat pemberantasan korupsi di tempat lain," tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
