Pemerintah Diminta Aktif Lobi Saudi Terkait Syarat Vaksin Haji
Kamis, 27 Mei 2021 - 07:58 WIB
loading...
Pemerintah didesak agar lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan haji tahun ini. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah agar lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan haji tahun ini.
Baca juga: Pelaksanaan Haji 2021, Indonesia Masih Menunggu Lampu Hijau dari Saudi
Indonesia membutuhkan diplomasi yang sangat intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia dan mendapatkan izin haji .
Baca juga: Soal Vaksin untuk Jamaah Haji, Dubes RI: Masih Tunggu Keputusan Arab Saudi
Untuk itu, Amin meminta agar tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.
Baca juga: Mengenal Bisnis Layanan Pendukung Haji dan Umrah
"Bagaimanapun jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antriannya akan makin panjang. Kasihan jamaah kita," kata Amin kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
Amin menjelaskan, bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma dan Distributor Vaksin, pemerintah Saudi menetapkan bahwa vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Dan dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.
Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, Anggota Komisi VI DPR melanjutkan, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia dan saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.
Dan sesuai janji WHO, kata dia, izin penggunaan darurat paling lambat akan didapatkan pada pekan kedua Juni 2021, sehingga masih cukup waktu agar jemaah haji Indonesia diperbolehkan berangkat ke tanah suci tahun ini.
Sementara, sambung Amin, Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas. Persoalannya, Indonesia belum memiliki kepastian berapa alokasi kuota yang didapat tahun ini. Padahal sejumlah negara sudah diumumkan alokasi kuotanya oleh pemerintah Arab Saudi.
Oleh karena itu, Amin berharap, vaksin yang sudah menguras rakyat itu bisa memberikan manfaat bagi kemudahan jemaah haji Indonesia.
"Vaksin Sinovac kan pilihan pemerintah, jika vaksin ini memang akan mendapat sertifikasi dari WHO dalam waktu dekat, mestinya hal itu bisa menjadi faktor penguat bagi pemerintah dalam melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi," harap Amin.
Baca juga: Pelaksanaan Haji 2021, Indonesia Masih Menunggu Lampu Hijau dari Saudi
Indonesia membutuhkan diplomasi yang sangat intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia dan mendapatkan izin haji .
Baca juga: Soal Vaksin untuk Jamaah Haji, Dubes RI: Masih Tunggu Keputusan Arab Saudi
Untuk itu, Amin meminta agar tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.
Baca juga: Mengenal Bisnis Layanan Pendukung Haji dan Umrah
"Bagaimanapun jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antriannya akan makin panjang. Kasihan jamaah kita," kata Amin kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
Amin menjelaskan, bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma dan Distributor Vaksin, pemerintah Saudi menetapkan bahwa vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Dan dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.
Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, Anggota Komisi VI DPR melanjutkan, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia dan saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.
Dan sesuai janji WHO, kata dia, izin penggunaan darurat paling lambat akan didapatkan pada pekan kedua Juni 2021, sehingga masih cukup waktu agar jemaah haji Indonesia diperbolehkan berangkat ke tanah suci tahun ini.
Sementara, sambung Amin, Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas. Persoalannya, Indonesia belum memiliki kepastian berapa alokasi kuota yang didapat tahun ini. Padahal sejumlah negara sudah diumumkan alokasi kuotanya oleh pemerintah Arab Saudi.
Oleh karena itu, Amin berharap, vaksin yang sudah menguras rakyat itu bisa memberikan manfaat bagi kemudahan jemaah haji Indonesia.
"Vaksin Sinovac kan pilihan pemerintah, jika vaksin ini memang akan mendapat sertifikasi dari WHO dalam waktu dekat, mestinya hal itu bisa menjadi faktor penguat bagi pemerintah dalam melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi," harap Amin.
(maf)
Lihat Juga :
