Bela Gubernur Jateng, Ketua DPP PDIP: Ganjar Pranowo Tak Buat Kesalahan

JAKARTA - Ketegangan antara putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo, mulai nampak ke publik saat Ganjar dengan sengaja tak diundang dalam acara Pameran Foto Esai Marhaen yang diselenggarakan PDIP di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5/2021) kemarin.

Dalam acara tersebut, Puan juga menyindir dalam sambutannya, bahwa pemimpin ideal tidak hanya muncul di media sosial (medsos) saja, tapi turun ke lapangan.

Terkait hal ini, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengatakan itu sebagai dinamika. PDIP sendiri memiliki mekanisme yang sudah sangat paten, di mana semua hiruk pikuk yang terjadi, semua kader akan tegak lurus pada keputusan yang sudah diambil oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. Baca juga: Puan-Ganjar Bersitegang, PDIP Sebut Hanya Dinamika Individu Bukan Sikap Partai

“Kenapa, karena PDI Perjuangan punya institusi yang ketua umum itu diberi hal prerogatif oleh kongres untuk mengambil keputusan tunggal dan akan ditaati oleh seluruh kader apabila ada ancaman terhadap negara, ada ancaman terhadap partai, maka Ketum mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan,” kata Komarudin saat dihubungi, Senin (24/5/2021).

Komarudin mengungkap, selama ini banyak keputusan calon kepala daerah yang bermasalah, seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI, di mana kader PDIP Bambang DH sebagai Ketua Pemenangan Pemilu menentang Ahok, tapi semua tunduk saat Ketum sudah memutuskan. Megawati sudah teruji dalam menangani berbagai ujian yang lebih berat.

“Ya dinamika, biarlah berdinamika, karena kita sudah punya mekanisme baku di partai. Dan saya yakin Ibu Mega sudah teruji dalam ujian-ujian yang lebih berat dari itu, banyak. Dulu Pak Jokowi masuk ke Jakarta jadi gubernur DKI juga dulu begitu konflik internal luar biasa, tetapi juga diambil keputusan secara bijak,” ujarnya.

Apakah pernyataan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanti (Pacul) dianggap lampu merah, menurut dia, harus dilihat dari perspektif bahwa yang disampaikan Bambang itu sebuah kritik budaya, tapi apa yang dilakukan Ganjar dengan aktif di medsos itu tidak dilarang dalam aturan formal partai. “Tapi yang saya tangkap itu menyangkut dalam bahasa Jawa ya sudahlah tidak boleh begitu tetapi dalam aturan formal partai tidak melarang itu, Ganjar tidak buat sebuah kesalahan supaya ada lampu merah lampu hitam itu,” tegas Komarudin.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, Ganjar bukan orang baru di PDIP, bahkan sudah lama berada di PDIP. Jadi, Ganjar pasti tahu apa yang dilakukannya, bahkan menurutnya, semakin banyak kader PDIP yang memperoleh dukungan publik dan rakyat, akan semakin baik. Itu tanda bahwa kader PDIP berhasil sehingga rakyat senang.

Legislator asal Dapil Papua ini menegaskan, semua dukungan terhadap kader-kader PDIP harus dikelola secara baik dengan semangat kekeluargaan. Saat sudah ada keputusan soal siapa yang maju, semua calon beserta pendukungnya harus bersatu dalam sebuah tim pemenangan, sesame kader jangan bertengkar.

“Ketika keputusan si A atau si B maju, ya sudah yang lain dengan gerbongnya semua bersatu untuk pemenangan. Itu yang penting. Jangan sampai sesama kader sendiri berantam itu tidak bagus, tidak dewasa. Ya, saya kira kalau soal itu Ibu teruji, Ibu teruji dalam membuat keputusan, keputusan dalam kondisi krisis lalu mengambil keputusan tepat dan saya percaya itu,” pungkas Komarudin.