Koalisi Parlemen Dunia Desak Negara-negara Islam Putus Hubungan dengan Israel
Rabu, 19 Mei 2021 - 16:03 WIB
loading...
Ketua BKSAP Fadli Zon menyampaikan 7 poin penyikapan atas situasi terbaru di Palestina. Foto/twitter @fadlizon
A
A
A
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan pernyataan sikap bersama menyikapi agresi militer Israel terhadap Palestina. Pernyataan sikap dilaksanakan secara virtual, Rabu (19/5/2021). Hadir memimpin pernyataan sikap bersama Ketua BKSAP, Fadli Zon dan para Wakil Ketua, Sihar Sitorus, Mardani Ali Sera, Hafiz Thohir dan Putu Supadma Rudana.
Selain mereka, hadir juga secara virtual, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina, Syahrul Aidi Ma'azat dan Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun.
Baca juga: 70 Tahun Israel Hanya Dikutuk, BKSAP DPR: Saatnya PBB Harus Tunjukkan Wibawa
Ada tujuh poin atau sikap BKSAP yang disampaikan Fadli Zon. Yakni:
1. Mengutuk keras aksi brutal Israel dan keselamatan warga Palestina sebagai prioritas utama
2. Mendesak dewan keamanan PBB secepatnya mengambil langkah konkrit untuk menghentikan aksi brutal dan pelanggaran oleh Israel situasi saat ini merupakan momentum bagi PBB menegakkan hukum- hukum internasional terkait konflik Palestina-Israel, karena jelas sekali Israel dalam hal ini, telah melanggar sejumlah hukum internasional yaitu resolusi-resolusi dewan keamanan PBB sendiri.
3. Menilai normalisasi hubungan dengan Israel jelas merupakan bukan langkah yang positif, justru kita menghimbau bahwa dunia internasional meninjau ulang, beruntunglah Indonesia tidak mempunyai hubungan dengan Israel dan juga kita menghimbau negara-negara yang mempunyai hubungan harus mempunyai tekanan kepada Israel untuk menghentikan aksi aksi brutal tersebut.
4. Menilai kegagalan dewan keamanan PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel, tentu saja dapat mengurus kredibilitas PBB dan terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB agar lebih demokratis dan independen serta berwibawa.
Baca juga: BKSAP DPR RI: Dunia Harus Lindungi Hak Anak Palestina dari Sistem Peradilan Militer Israel
5. Israel sangat keras kepala dan kebal terhadap kecaman, perlu diambil langkah nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel itu, antara lain dengan pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB, petisi internasional anti zionis Israel dan mengefektifkan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel yang juga dilakukan oleh sejumlah negara.
6. Urgensi konsolidasi dukungan politik terhadap Palestina untuk menjaga harapan pendirian negara Palestina yang berdaulat , demokratis dan layak
7. Mendesak realisasi, rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina.
Selain 7 poin tersebut, Fadli juga mengatakan, BKSAP DPR RI bersama organisasi parlemen dunia telah menghimpun kerjasama politik untuk memberikan dukungan kepada Palestina.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, dirinya sebagai wakil presiden dari liga parlemen, telah menyampaikan berbagai pernyataan secara pertemuan darurat secara virtual pada tanggal 15 Mei lalu disampaikan pada forum tersebut 2 poin penting.
"Mendesak negara-negara muslim memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan mendesak membawa Benjamin Netanyahu (perdana menteri Israel) ke pengadilan pidana internasional sebagai penjahat perang," jelas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Selain mereka, hadir juga secara virtual, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina, Syahrul Aidi Ma'azat dan Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun.
Baca juga: 70 Tahun Israel Hanya Dikutuk, BKSAP DPR: Saatnya PBB Harus Tunjukkan Wibawa
Ada tujuh poin atau sikap BKSAP yang disampaikan Fadli Zon. Yakni:
1. Mengutuk keras aksi brutal Israel dan keselamatan warga Palestina sebagai prioritas utama
2. Mendesak dewan keamanan PBB secepatnya mengambil langkah konkrit untuk menghentikan aksi brutal dan pelanggaran oleh Israel situasi saat ini merupakan momentum bagi PBB menegakkan hukum- hukum internasional terkait konflik Palestina-Israel, karena jelas sekali Israel dalam hal ini, telah melanggar sejumlah hukum internasional yaitu resolusi-resolusi dewan keamanan PBB sendiri.
3. Menilai normalisasi hubungan dengan Israel jelas merupakan bukan langkah yang positif, justru kita menghimbau bahwa dunia internasional meninjau ulang, beruntunglah Indonesia tidak mempunyai hubungan dengan Israel dan juga kita menghimbau negara-negara yang mempunyai hubungan harus mempunyai tekanan kepada Israel untuk menghentikan aksi aksi brutal tersebut.
4. Menilai kegagalan dewan keamanan PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel, tentu saja dapat mengurus kredibilitas PBB dan terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB agar lebih demokratis dan independen serta berwibawa.
Baca juga: BKSAP DPR RI: Dunia Harus Lindungi Hak Anak Palestina dari Sistem Peradilan Militer Israel
5. Israel sangat keras kepala dan kebal terhadap kecaman, perlu diambil langkah nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel itu, antara lain dengan pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB, petisi internasional anti zionis Israel dan mengefektifkan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel yang juga dilakukan oleh sejumlah negara.
6. Urgensi konsolidasi dukungan politik terhadap Palestina untuk menjaga harapan pendirian negara Palestina yang berdaulat , demokratis dan layak
7. Mendesak realisasi, rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina.
Selain 7 poin tersebut, Fadli juga mengatakan, BKSAP DPR RI bersama organisasi parlemen dunia telah menghimpun kerjasama politik untuk memberikan dukungan kepada Palestina.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, dirinya sebagai wakil presiden dari liga parlemen, telah menyampaikan berbagai pernyataan secara pertemuan darurat secara virtual pada tanggal 15 Mei lalu disampaikan pada forum tersebut 2 poin penting.
"Mendesak negara-negara muslim memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan mendesak membawa Benjamin Netanyahu (perdana menteri Israel) ke pengadilan pidana internasional sebagai penjahat perang," jelas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
(muh)
Lihat Juga :
