Sikap Presiden Jokowi Terkait Polemik 75 Pegawai KPK Dinilai Tepat

Bicara KPK hari ini, sambung dia, siapa yang ditangkap di tempat lain justru bertanya siapa besok yang membawa upeti. Keadaannya berbanding terbalik dan hal itu yang membuat nilai positif buat KPK di mata masyarakat. Sehingga dengan begitu langkah-langkah memberangus KPK yang dimulai dari penyidik KPK sebanyak 75 orang harus di waspadai sebagai bukan gerakan sembarangan, tapi ke arah sistematis KPK harus berhenti sebagai lembaga antirasuah. KPK pelan tapi pasti harus tidak ada lagi di Bumi Pertiwi. ”Barangkali bagi saya yang selalu memperhatikan kerja KPK, langkahnya tidak ada yang salah. Namun menjadi lucu manakala langkah tegas KPK yang selalu mengaum dalam penegakan korupsi dikaitkan dengan jenggot dan celana cingkrang seorang penyidik KPK lalu memeteraikan mereka dengan embel-embel Kadrun,” katanya.

Dia mengaku, dirinya dan masyarakat setuju, Novel Baswedan yang menjadi ikon KPK tidak boleh mendominasi KPK, tapi logikanya kalau kita mengambil patron seperti itu, apakah ada orang sekelas Novel. Harusnya untuk menuju ke sana, komisioner KPK, masyarakat pemerhati KPK terus mendorong untuk mencari bibit orang sekelas NB, baru kemudian dengan banyaknya penyidik handal kita boleh menghardik NB dari tubuh KPK kalau memang kita punya data bahwa NB adalah kadrun.

”Sebab yang perlu kita sadari dalam kaitan ini (Penegakan Hukum di KPK), yang tidak suka KPK bukan saya, masyarakat Indonesia akan tetapi adalah pejabat berdasi, pengusaha hitam dll. Karena bisa saja skenario ini gongnya ada di sana dan orang-orang yang membenci KPK karena NB berjenggot adalah imbas dari rangkaian skenario panjang untuk memberangus KPK secara sistematis. Apabila skenario ini tercapai maka akan sangat tragis KPK mati suri di tangan Pemerintah Jokowi,” katanya.